Penulis: Nirmala Hanifah

---

TVRINews, Jakarta  

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama TNI Angkatan Laut yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 28 April 2025 hari ini

Pada kesempatan tersebut, menegaskan urgensi pembentukan coast guard nasional yang kuat dan terintegrasi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher), menyatakan bahwa hal tersebut berdasarkan perspektif hubungan internasional, Indonesia saat ini dinilai belum memiliki lembaga coast guard yang sesungguhnya. 

Walaupun kini, sudah ada Badan Keamanan Laut (Bakamla), Aher menilai lembaga tersebut belum memiliki kewenangan penuh sebagai otoritas penyidik utama dalam penegakan hukum maritim.

“Ada Bakamla yang kerap disalahartikan sebagai coast guard, tapi belum memiliki kewenangan penyidikan secara penuh,” ujar Aher dalam pembukaan rapat yang dihadiri Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Muhammad Ali.

Lebih lanjut, ia menuturkan jika saat ini kewenangan dalam urusan kelautan masih terfragmentasi dan tersebar di berbagai lembaga negara seperti Polri, TNI AL, Bakamla, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Bea Cukai, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

“Kondisi ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi, serta inefisiensi dalam penanganan pelanggaran hukum di laut,” ungkapnya

“Dengan banyaknya lembaga yang terlibat, kebutuhan sumber daya seperti bahan bakar menjadi sangat besar. Padahal tugas dan fungsi mereka saling terkait,” lanjut Aher.

Menurutnya, efisiensi kelembagaan dengan membentuk satu otoritas maritim terpadu akan memberikan manfaat ganda, baik dari sisi ekonomi maupun efektivitas dalam menjaga pertahanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Aher juga menegaskan bahwa TNI AL seharusnya menjadi elemen utama dalam sistem keamanan laut nasional, karena selain bertugas menjaga keamanan, TNI AL juga berperan dalam menegakkan kedaulatan negara di laut.

“Untuk itu, TNI AL perlu membangun hubungan strategis dengan seluruh pemangku kepentingan terkait keamanan laut, dengan mengedepankan prinsip kerja sama yang suportif dan kolaboratif,” tutupnya.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR RI Dukung Evaluasi UU Ormas untuk Perkuat Pengawasan

---

Editor: Redaktur TVRINews