Penulis: Alfin

---

TVRINews, Sumatera Utara

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai hilirisasi industri karet di Indonesia masih belum berjalan optimal. Penilaian tersebut disampaikan usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian dan Bridgestone Group ke PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE), Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Jumat, 23 Januari 2026.

Novita menilai keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari peningkatan ekspor atau volume produksi. Sekitar 85 persen ekspor nasional masih didominasi produk setengah jadi, sehingga nilai tambah bagi negara serta kesejahteraan petani belum maksimal.

“Ini harus menjadi catatan kritis bagi Kementerian Perindustrian, bagaimana menambah nilai tambah bagi Indonesia, terutama bagi petani dan masyarakat sekitar industri,” ujar Novita, dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin, 26 Januari 2026.

Legislator perempuan satu-satunya dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan lingkungan serta pengelolaan keanekaragaman hayati di sekitar kawasan industri. Dalam diskusi tersebut terungkap penurunan produksi PT Bridgestone akibat faktor cuaca dan dinamika geopolitik global.

Kondisi tersebut, kata dia, berdampak pada kinerja perusahaan, penerimaan negara, serta nilai tambah ekonomi domestik. Melalui kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI berupaya menyerap aspirasi dan memetakan persoalan yang perlu segera didorong guna meningkatkan daya saing industri karet nasional.

Novita menegaskan perlunya pemberian insentif bagi industri yang telah bertransformasi menuju industri hijau. Insentif tersebut perlu terintegrasi dengan pemberdayaan petani serta peningkatan serapan tenaga kerja lokal.

“Saya mengapresiasi PT Bridgestone dan komunitas pengusaha karet yang sudah bertransformasi ke industri hijau. Tapi yang tak kalah penting, insentif itu harus berdampak langsung pada petani, masyarakat sekitar, peningkatan kreativitas, serta daya saing nasional,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak semata mengejar target ekspor, melainkan memperkuat pasar domestik terlebih dahulu. Ekspor bahan mentah dan setengah jadi tanpa nilai tambah dinilai berpotensi menimbulkan kebocoran ekonomi.

“Kita harus bisa menjadi raja di negeri sendiri. Dampak kebijakan industri harus nyata dirasakan masyarakat dan petani,” pungkas Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

---

Editor: Redaksi TVRINews