dok. BMKG
Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan dalam upaya melindungi hutan Indonesia dari ancaman kerusakan, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Gedung D Command Center Multi-Hazards Early Warning System (MHEWS), Kantor Pusat BMKG, Jakarta, Rabu, 22 April 2026.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan pentingnya penguatan langkah pencegahan di tengah potensi musim kemarau yang lebih kering akibat fenomena El Nino.
“Kami sepakat memperkuat perlindungan hutan melalui langkah preventif dan kuratif. Kerja sama yang dijajaki mencakup pemasangan sensor, integrasi data, hingga pemanfaatan informasi prediksi untuk mengendalikan karhutla,”ujar Faisal dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 April 2026.
BMKG mencatat sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Bahkan, pada paruh kedua 2026, peluang terjadinya El Nino lemah hingga moderat diperkirakan mencapai 70–90 persen.
Data per 21 April 2026 menunjukkan jumlah titik panas di Indonesia telah mencapai 1.777 titik, dengan konsentrasi tertinggi berada di Riau dan Kalimantan Barat. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.
Faisal menambahkan, efektivitas penanganan karhutla sangat bergantung pada akurasi data dan optimalisasi upaya pencegahan, termasuk melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Saat ini, OMC tengah dilakukan di Riau dan Kalimantan Barat guna meningkatkan tinggi muka air tanah gambut agar lebih tahan terhadap risiko kebakaran.
Selain itu, BMKG juga berkoordinasi dengan berbagai pihak di Jambi dan Sumatra Selatan untuk melakukan pembasahan kembali lahan (rewetting) melalui OMC sebagai langkah antisipasi meningkatnya titik panas.
Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menilai peran BMKG sangat krusial dalam pencegahan karhutla berbasis data ilmiah.
“Potensi karhutla tahun ini meningkat seiring adanya El Nino. Karena itu, intervensi melalui OMC dan ketepatan data sangat menentukan keberhasilan pengendalian, selain penegakan hukum dan kedisiplinan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar,”kata Raja Juli.
Kerja sama BMKG dan Kementerian Kehutanan meliputi penyediaan dan pertukaran data meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG), pelaksanaan modifikasi cuaca, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, kolaborasi ini juga mencakup penyusunan kajian risiko serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah berharap angka karhutla dapat ditekan sehingga memberikan dampak positif bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga stabilitas ekonomi nasional.
Editor: Redaksi TVRINews