TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan kewenangan menentukan dua calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepenuhnya berada di tangan Presiden. Proses tersebut harus mengikuti mekanisme konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yusril menjelaskan, Presiden dapat mempertimbangkan berbagai masukan, termasuk melakukan komunikasi dengan partai-partai politik koalisi pengusung pada Pemilihan Presiden 2024. Namun, keputusan akhir mengenai dua nama calon Wakil Presiden tetap menjadi kewenangan Presiden.
"Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR. Proses apa yang akan ditempuh oleh Presiden sepenuhnya merupakan kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi," ujar Yusril, Kamis, 12 November 2026.
Ia menyebut, ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur bahwa calon Wakil Presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
Terkait kemungkinan Presiden mengajukan calon dari partai politiknya sendiri, Yusril menyatakan hal tersebut tidak dilarang selama memenuhi ketentuan mengenai partai pengusung.
"Partai Presiden sendiri merupakan partai pengusung utama dalam koalisi. Jadi, tidak ada larangan apabila beliau mengajukan calon dari partainya sendiri," jelasnya.
Di sisi lain, Yusril memastikan kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak menghalangi Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan, termasuk ketika melakukan kunjungan ke luar negeri. Presiden tetap dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan dukungan para menteri dan menteri koordinator.
Menurut Yusril, kedudukan Wakil Presiden berbeda dengan para menteri. Wakil Presiden membantu Presiden dalam keseluruhan pelaksanaan tugas kepresidenan, sedangkan para menteri menjalankan tugas sesuai bidang pemerintahan masing-masing.
"Presiden sanggup menjalankan tugas-tugasnya untuk sementara waktu tanpa dibantu oleh Wakil Presiden. Para menteri dan para menteri koordinator akan membantu Presiden selama beliau berada di luar negeri. Saya yakin tidak akan ada masalah," ungkapnya.
Yusril menambahkan, seluruh tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilaksanakan sesuai konstitusi, UU MD3, dan tata tertib MPR. Pemeriksaan terhadap persyaratan calon juga akan menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Pemerintah berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berlangsung sesuai ketentuan dan diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat dari batas maksimal yang telah ditetapkan.
