Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Wacana penerapan sistem war tiket untuk keberangkatan haji menuai perhatian Komisi Nasional Haji (Komnas Haji). Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, meminta agar rencana tersebut tidak tergesa-gesa diadopsi karena dianggap belum sesuai dengan karakteristik calon jemaah Indonesia.
“Saya melihat wacana ini belum waktunya diterapkan. Model war tiket itu mirip perebutan tiket konser, sementara haji adalah ibadah yang memerlukan kesiapan khusus. Gagasannya perlu pendalaman lebih serius,” ujar Mustolih, Senin, 13 April 2026.
Mustolih menilai konsep war tiket bakal menciptakan ketimpangan baru. Sistem yang mengandalkan kecepatan internet berpotensi hanya menguntungkan calon jemaah dari wilayah perkotaan.
“Kita harus realistis. Calon jemaah Indonesia mayoritas lansia, banyak yang tidak terbiasa dengan teknologi digital. Belum lagi akses internet yang tidak merata. Ini bukan sistem yang ramah bagi jemaah kita,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 belum mengatur mekanisme digital sejenis war tiket, sehingga perlu harmonisasi kebijakan sebelum opsi itu dibahas lebih lanjut.
Menurut Komnas Haji, persoalan antrean panjang tidak bisa diatasi hanya dengan sistem baru. Keterbatasan kuota dari Arab Saudi adalah penyebab utama.
“Haji hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu, di lokasi tertentu. Ruang dan waktunya terbatas, maka kuotanya pun terbatas. Ini bukan hanya tantangan Indonesia, negara-negara besar lainnya juga mengalaminya,” tutur Mustolih.
Ia menyebut Malaysia sebagai negara yang menghadapi antrean panjang, tetapi tidak mengambil langkah war tiket.
Mustolih menekankan, perubahan mekanisme pendaftaran harus memerhatikan jutaan orang yang sudah berada dalam daftar tunggu.
“Ada 5,7 juta calon jemaah yang sudah membayar dan masuk antrean. Jangan sampai sistem baru justru menimbulkan ketidakadilan bagi mereka. Jika war tiket memungkinkan orang langsung berangkat, biaya pasti melonjak,” jelasnya.
Komnas Haji mendorong pemerintah Indonesia mengoptimalkan jalur diplomasi untuk menambah kuota tanpa merombak sistem pendaftaran nasional.
“Beberapa negara dengan populasi muslim kecil tetap mendapat kuota, tetapi penyerapannya rendah. Indonesia bisa melobi negara-negara seperti Singapura, negara-negara Eropa, atau Amerika agar sisa kuota yang tidak terpakai bisa dialihkan,” ungkap Mustolih.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dahnil Azhar Prabowo, menegaskan bahwa calon jemaah yang sudah masuk daftar tunggu tidak akan tersisihkan jika wacana war tiket diberlakukan.
“Yang sudah antre tetap yang pertama. Mereka pasti diprioritaskan untuk berangkat,” ujar Dahnil, Minggu (12/4).
Editor: Redaksi TVRINews