TVRINews, Jakarta
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa penambahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat diperlukan untuk memastikan pertahanan dan keamanan negara dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata.
Langkah strategis ini dinilai mutlak diperlukan guna menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi kekayaan sumber daya alam (SDA) nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, pada Rabu, 16 September 2026.
“Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar,” ujar Presiden.
Presiden mempertanyakan efektivitas pengamanan wilayah apabila jumlah batalion TNI jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah kabupaten. Dengan asumsi satu batalion ditempatkan di setiap kabupaten, masih terdapat lebih dari 360 kabupaten yang belum memiliki kehadiran satuan TNI secara langsung.
Dampak Keterbatasan Kehadiran Aparat terhadap SDA
Presiden Prabowo menilai keterbatasan kehadiran aparat pertahanan di sejumlah daerah berbanding lurus dengan lemahnya pengawasan terhadap kekayaan sumber daya alam nasional. Lemahnya pengawasan ini berdampak pada maraknya berbagai tindak kejahatan dan eksploitasi ilegal selama puluhan tahun terakhir.
“Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar,” ungkapnya.
Kondisi tersebut berdampak pada maraknya berbagai aktivitas ilegal di daerah, seperti keberadaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung yang dapat berlangsung hingga bertahun-tahun tanpa penindakan hukum secara maksimal.
Tantangan Anggaran Pertahanan Indonesia
Di sisi lain, Presiden mengungkapkan alokasi anggaran pertahanan Indonesia saat ini masih berada di bawah 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun pemerintah telah berupaya melakukan peningkatan.
“Anggaran kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP kita,” tegasnya.
Presiden menyebut belanja pertahanan Indonesia selama beberapa dekade terakhir rata-rata berada di kisaran 0,9 persen PDB. Nilai tersebut relatif jauh dibandingkan negara tetangga seperti Singapura yang mengalokasikan anggaran pertahanan lebih dari 3 persen PDB.
Oleh karena itu, ke depan, penguatan alutsista dan penambahan personel TNI diarahkan secara terpadu untuk membangun sistem pertahanan dan keamanan (hankam) yang tangguh, merata, dan mampu menjangkau seluruh penjuru Nusantara.
“Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat,” pungkasnya.
