Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra Tito Karnavian memaparkan perkembangan penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Tito menjelaskan progres pemulihan diukur dari sejumlah indikator, mulai dari berfungsinya pemerintahan, kondisi infrastruktur jalan dan jembatan, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, serta jaringan komunikasi.
“Kami melihat bahwa untuk di Sumatera Barat relatif paling cepat, karena dari 19 kabupaten/kota, 16 terdampak itu, 13 kabupaten/kota pemerintahannya dan masyarakatnya berjalan relatif lancar,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Senin, 6 April 2026.
Ia menambahkan kondisi di Sumatera Utara juga menunjukkan kemajuan signifikan meski masih ada beberapa wilayah yang perlu perhatian lebih. Sementara di Aceh, sebagian daerah sudah mendekati normal, namun wilayah seperti Aceh Tamiang masih membutuhkan penanganan intensif.
Dalam penanganan pengungsi, Tito memastikan progres positif, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan rencana pembangunan hunian tetap (huntap).
Ia menegaskan pembangunan huntap menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.
“Huntap adalah prioritas paling penting, kemudian juga hal-hal yang sangat urgen seperti jembatan dan jalan yang menjadi akses utama,” ucap Tito.
Tito juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam percepatan penanganan di lapangan, termasuk respons cepat Kementerian Pekerjaan Umum dalam memperbaiki akses jalan yang terdampak.
Meski demikian, ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti normalisasi sungai, perbaikan lahan pertanian dan tambak, serta pembangunan infrastruktur permanen.
Pemerintah memperkirakan proses pemulihan secara menyeluruh akan berlangsung hingga tiga tahun ke depan melalui rencana induk yang disusun oleh Bappenas.
Editor: Redaksi TVRINews