Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
Upaya pemerintah mempercepat implementasi mandatori biodiesel B50 mendapat dukungan dari DPR RI. Kebijakan ini dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional di tengah dinamika energi global.
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Yulisman, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mendorong percepatan program tersebut. Ia menilai mandatori B50 mampu menjawab tantangan ketergantungan impor bahan bakar minyak sekaligus merespons ketidakpastian pasokan dan harga energi global.
“Mandatori B50 adalah kebijakan yang tepat dan visioner. Di tengah dinamika energi global, Indonesia perlu memperkuat fondasi energi berbasis domestik agar tidak rentan terhadap gejolak eksternal,” ujar Yulisman, dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin, 6 April 2026.
Ia menjelaskan peningkatan campuran biodiesel hingga 50 persen akan menurunkan kebutuhan solar fosil nasional secara signifikan, dari kisaran 35–40 juta kiloliter per tahun menjadi sekitar 17–20 juta kiloliter.
Kebijakan ini juga dinilai semakin kuat dengan dukungan peningkatan kapasitas kilang nasional melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Proyek tersebut berpotensi mendorong Indonesia menuju kondisi tanpa impor solar dalam skenario optimal.
“Artinya, kita tidak hanya menekan impor, tetapi mulai menggeser struktur energi nasional dari berbasis impor menjadi berbasis produksi dalam negeri,” tegas legislator dari daerah pemilihan Riau II itu.
Selain sektor energi, Yulisman menilai kebijakan B50 berdampak pada penguatan ekonomi rakyat melalui peningkatan serapan minyak kelapa sawit mentah atau CPO di dalam negeri, penguatan industri hilir, serta kepastian pasar bagi petani sawit.
Ia juga mendorong daerah penghasil sawit seperti Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan B50, pangan, industri, serta menjaga kapasitas ekspor nasional.
Yulisman menegaskan kebijakan ini akan terus dikawal agar implementasinya berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Editor: Redaksi TVRINews