Dok. Kemenhut RI
Penulis: Rifiana Seldha
TVRINews, Jakarta
Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Inggris secara resmi meluncurkan Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Fase 5. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola hutan berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan global terhadap produk hasil hutan Indonesia.
Peluncuran MFP Fase 5 ini merupakan kelanjutan kemitraan strategis Indonesia-Inggris yang telah terjalin sejak tahun 2000, didukung oleh Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO). Program ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat pengelolaan hutan yang transparan, inklusif, dan berorientasi hasil. Sekaligus mendukung pencapaian target sektor kehutanan dan penggunaan lahan dalam Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030.
Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni menegaskan bahwa MFP menjadi forum kolaboratif lintas pemangku kepentingan untuk terus memperbaiki tata kelola kehutanan nasional.
“Multi-Stakeholder Forestry Programme bukan program baru. Sejak fase pertama pada 2000, banyak capaian yang dihasilkan, termasuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang berjalan dengan baik serta Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani FLEGT-VPA,” ujar Menteri Kehutanan dalam keterangan resminya pada Selasa, 10 Februari 2026.
Menurutnya, melalui program ini Indonesia akan terus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan, menjaga legalitas hasil hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
“Kami menekankan pentingnya tata kelola kehutanan yang lebih baik agar daya dukung dan daya tampung hutan meningkat. Keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan harus dijaga, dan program ini akan membantu mewujudkan hal tersebut,” tegas Raja Juli.
Sejalan dengan hal ini, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan perlindungan hutan.
“Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi perubahan iklim sendirian. Masa depan hutan Indonesia merupakan isu penting bagi dunia dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia agar keanekaragaman hayati dan tutupan hutan tetap terjaga,” ujar Dominic.
Dominic berpendapat bahwa kemitraan Indonesia-Inggris melalui MFP Fase 5 tersebut akan memberikan manfaat bagi pencapaian tujuan iklim, keanekaragaman hayati, sekaligus ekonomi.
“Kolaborasi ini juga membuka peluang ekonomi, termasuk bagi UMKM dan pelaku usaha dari Indonesia dan Inggris dalam pengembangan produk hasil hutan berkelanjutan,” tambahnya.
Sebagai informasi, MFP Fase 5 berada di bawah arahan Programme Steering Committee (PSC) yang melibatkan perwakilan kedua pemerintah serta para stakeholder terkait. Program ini akan mendukung penguatan institusi di tingkat nasional dan grassroot ke masyarakat dan peningkatan transparansi dan tata kelola yang menyeluruh. Selain itu, juga dapat menyempurnakan sistem keberlanjutan dan legalitas seperti Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK), serta perluasan akses pasar produk kehutanan Indonesia.
Editor: Redaksi TVRINews