Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Pemerintah terus memfokuskan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kepastian hukum. Langkah ini memerlukan sinergi kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna memastikan aktivitas ekonomi masyarakat berjalan secara legal dan aman.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya solusi komprehensif dalam merespons dinamika aktivitas ekonomi di daerah. Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan beserta jajaran di kediamannya, Jakarta, pada Jumat (10/04).
"Kita perlu mendorong solusi yang komprehensif, baik dari sisi penegakan hukum dan juga memastikan masyarakat memiliki ruang untuk berusaha secara legal, aman, dan berkelanjutan," ujar Airlangga Hartarto dalam keterangannya pada Sabtu, 11 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Dominggus memaparkan perkembangan dinamika aktivitas pertambangan emas masyarakat yang berkembang di kawasan aliran sungai, lereng, hingga perbukitan. Meski memiliki potensi ekonomi besar, aktivitas tersebut masih menghadapi tantangan terkait aspek legalitas, kesesuaian tata ruang, kehutanan, hingga perlindungan masyarakat adat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri telah menyiapkan langkah regulasi, termasuk penyusunan peraturan turunan dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih membutuhkan percepatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait penyelesaian regulasi teknis.
Menanggapi laporan tersebut, Menko Airlangga memastikan bahwa pemerintah pusat akan melakukan koordinasi intensif guna memberikan kepastian langkah bagi daerah. Fokus utama tetap pada aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Nanti kita koordinasikan dengan kementerian terkait seperti ESDM, Lingkungan Hidup, dan Tata Ruang, agar ada kepastian langkah dan kesiapan regulasi yang dapat segera ditindaklanjuti,” imbuh Menko Airlangga.
Selain isu pertambangan rakyat, pertemuan ini juga menyoroti kinerja ekonomi Papua Barat yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut mencapai 6,46 persen yang didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan. Pemerintah berharap optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah di masa depan.
Editor: Redaksi TVRINews