
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Penulis: Fityan
TVRINews – Jakarta
Pemerintah optimistis efisiensi anggaran MBG selama masa cuti lebaran tetap menjaga kualitas target sasaran.
Pemerintah Indonesia memproyeksikan penghematan anggaran dalam skala signifikan menyusul penghentian sementara distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode Idulfitri 2026, sebagai bentuk optimalisasi sisa pagu anggaran tanpa mengurangi esensi manfaat program bagi masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa penangguhan distribusi selama masa libur nasional ini akan menekan pengeluaran negara hingga angka triliunan rupiah.
Menurutnya, koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) telah memastikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari manajemen anggaran yang efisien.
"Ketua MBG sudah melaporkan bahwa operasional akan diberhentikan selama liburan. Penghematannya cukup besar, mencapai beberapa triliun rupiah," ujar Purbaya dalam keterangannya di Jakarta Jumat 20 Maret 2026.
Ia menambahkan bahwa jeda operasional ini hanya bersifat sementara. "Saat libur selesai, distribusi akan kembali berjalan normal seperti biasa," imbuhnya.
Proyeksi Efisiensi Anggaran
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, merinci bahwa kebijakan ini berpotensi mengamankan anggaran negara sekitar Rp5 triliun. Berdasarkan jadwal teknis, pengiriman makanan ke sekolah-sekolah telah dihentikan sejak 13 Maret 2026.
Sementara itu, distribusi bagi kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berakhir pada 17 Maret lalu.
Pihak BGN memastikan bahwa seluruh layanan MBG akan kembali aktif dan menjangkau penerima manfaat mulai 31 Maret 2026.
Selama masa vakum distribusi (18–24 Maret), pemerintah telah melakukan strategi percepatan penyaluran lebih awal guna memastikan kebutuhan nutrisi masyarakat tetap terpenuhi sebelum masa libur dimulai.
Optimalisasi Program Strategis
Program Makan Bergizi Gratis sendiri memegang pagu anggaran yang cukup besar, yakni Rp335 triliun. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan, meski secara substansi program ini sangat krusial dalam membantu masyarakat kelas bawah, ruang untuk efisiensi tetap terbuka lebar melalui perbaikan sistem belanja dan distribusi.
"Ini adalah program yang sangat baik karena menyasar kelompok yang membutuhkan. Fokus kami saat ini adalah memastikan pelaksanaannya lebih optimal dan efisien," pungkas Purbaya.
Editor: Redaksi TVRINews
