Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Bandung
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan pentingnya kolaborasi dan semangat gotong royong dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia.
Hal itu disampaikannya saat meninjau pelaksanaan Program Gotong Royong Merenovasi Rumah Merah Putih di Jalan Cibuntu Selatan, Kota Bandung, Jumat, 13 Februari 2026.
Dalam kunjungannya, Maruarar mengapresiasi keterlibatan Yayasan Buddha Tzu Chi yang secara konsisten memberikan kontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang lebih layak.
"Terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang menjadi yayasan dengan kontribusi CSR terbesar dalam program renovasi rumah. Semangat gotong royong seperti inilah yang harus terus kita perkuat," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Jumat, 13 Februari 2026.
Ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 program tersebut telah berhasil merenovasi 739 unit rumah. Sementara pada tahun 2026, khusus di lokasi Jalan Cibuntu, sebanyak 55 rumah telah masuk dalam program renovasi, dengan 42 unit telah selesai dan 13 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Kemudian, Maruarar juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan gentengnisasi dalam setiap program renovasi rumah.
Menurutnya, penggunaan genteng akan membuat rumah lebih adem, nyaman, dan memiliki nilai estetika yang lebih baik, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan UMKM produsen genteng di berbagai daerah.
"Ke depan semua renovasi kita arahkan menggunakan genteng. Bahkan nanti saya akan ajak semua pihak terkait untuk melihat langsung pabrik genteng, seperti di Majalengka, agar UMKM juga ikut tumbuh dari program ini," tegasnya.
Selain mengandalkan CSR dari berbagai pihak, Kementerian PKP juga akan mengalokasikan ribuan unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Barat pada tahun 2026. Penyaluran bantuan tersebut akan berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan program tepat sasaran dalam menangani RTLH.
Di Kota Bandung sendiri, jumlah rumah tidak layak huni tercatat masih mencapai 9.289 unit. Maruarar menilai kolaborasi antara pemerintah dan lembaga sosial menjadi kunci untuk mempercepat penanganan persoalan tersebut.
Salah satu penerima manfaat, Ibu Lilis, mengaku bersyukur rumahnya kini jauh lebih layak huni setelah direnovasi.
"Dulu atap bocor dan tembok miring. Sekarang rumah saya sudah nyaman ditempati. Terima kasih kepada Kementerian PKP dan Yayasan Buddha Tzu Chi," kata Lilis.
Editor: Redaktur TVRINews