Penulis: Krisafika Taraisya Subagio

---

TVRINews, Jakarta

Pemerintah terus memperkuat sistem peringatan dini bencana dalam empat tahun terakhir, khususnya untuk menghadapi gempa bumi dan tsunami. Upaya ini dilakukan guna memperluas jangkauan mitigasi di tengah tingginya risiko bencana geologi di Indonesia.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto, menegaskan peningkatan kapasitas peringatan dini menjadi prioritas pemerintah pusat bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

"Pemerintah pusat, BNPB dan BMKG di empat tahun terakhir ini sudah berusaha meningkatkan kemampuan peringatan dini terkait gempa bumi, tsunami," ujar Suharyanto dalam keterangan yang diterima tvrinews.com, Kamis, 2 April 2026.

Ia menjelaskan, penguatan sistem tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana. Sejumlah wilayah telah dilengkapi perangkat peringatan dini untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Di Sulawesi Utara dan Maluku Utara, misalnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah dibekali alat peringatan dini berbasis teknologi yang dipasang di sepanjang pesisir. Selain itu, BNPB juga membangun pusat pengendalian operasi serta sirine peringatan di kawasan rawan.

Efektivitas sistem tersebut teruji saat gempa terjadi pada Kamis pagi. Suharyanto mengaku langsung memantau perkembangan melalui laporan BPBD di lapangan.

"Laporan dari Kalaksa BPBD, baik Sulawesi Utara dan Maluku Utara ini sirinenya berbunyi, sehingga paling tidak masyarakat bisa mendapatkan informasi awal tentang terjadinya bencana gempa bumi, bahkan ada potensi tsunami," tuturnya.

Menurutnya, berfungsinya sirine menjadi indikator penting bahwa sistem mitigasi yang dibangun pemerintah berjalan dengan baik. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta mempercepat respons masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

---

Editor: Redaksi TVRINews