Foto: Komdigi
Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
Pemerintah menjadikan industri gim lokal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pasar yang besar namun masih dikuasai produk asing, berbagai program dirancang untuk memperkuat studio lokal dan mengembangkan talenta nasional.
Mengingat hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menempatkan industri gim nasional sebagai sektor strategis baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Langkah ini menandai keseriusan pemerintah menggarap potensi ekonomi digital yang tengah berkembang pesat.
“Kita paham bahwa industri gim menjadi industri yang cukup, atau bahkan amat besar, dan dengan kecenderungan meningkat terus. Ini tentu kita harapkan juga dalam gerakan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional ke 8 persen. Tentu kita harus lihat juga kontribusi dari industri gim ini,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam audiensi dengan Asosiasi Game Indonesia (AGI) di kantor Kemkomdigi, Jakarta, Jumat, 16 Mei 2025.
Meutya menekankan pentingnya memahami kebutuhan pelaku industri secara langsung agar kebijakan yang dirancang benar-benar tepat sasaran. Ia menyebut dialog dengan para pengembang gim lokal sebagai langkah kunci membangun sinergi.
“Kami percaya perlu memahami kebutuhan dan aspirasi dari para pelaku industri, tidak hanya gim lokal—kita menerima banyak sekali industri di sini—tetapi juga terkhusus hari ini dari gim lokal sebagai kunci untuk sinergi mewujudkan cita-cita pertumbuhan ekonomi nasional tersebut,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut konkret, Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan peluncuran program Innovation Hub di tiga kota besar—Jakarta, Medan, dan Surabaya. Program ini akan mendukung berdirinya studio baru dan pelatihan talenta lokal.
“Gim ini juga untuk pengembangan. Sebenarnya kami ada program kerja sama, kami menyebutnya innovation hub, mendorong perusahaan-perusahaan baru untuk mengembangkan perusahaan gim dan juga pengembangan talenta," ujar Edwin.
Selain itu, Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) 2025 akan digelar pada 9–11 Oktober di Bali sebagai ajang konsolidasi industri gim nasional. IGDX tahun ini menjadi sorotan karena akan dihadiri sejumlah nama besar industri global.
“IGDX ini sudah masuk ke peta jalan global, Bu. Bahkan Sony PlayStation untuk pertama kalinya akan hadir tahun ini di IGDX Bali. Steam juga hadir pertama kali datang ke Indonesia itu di acara IGDX juga. Tahun ini, temanya PlayStation,” kata Ketua Umum AGI, Shafiq Husein.
Shafiq mengungkapkan nilai pasar gim di Indonesia telah mencapai Rp30 triliun, tertinggi di Asia Tenggara. Namun, kontribusi pengembang lokal masih sangat kecil, hanya sekitar 2,5 persen dari total nilai pasar.
“Saat ini, pemasukan pengembangan gim lokal hanya sebesar 750 miliar per tahun atau setara hanya 2,5 persen dari pasar Indonesia sendiri. Berarti 97,5 persen memang larinya ke gim luar. Kemudian, industri lokal juga terhambat untuk akses pendanaan awal agar dapat bersaing dengan produk asing di pasar sendiri,” jelasnya.
Merespons hal itu, Meutya meminta jajarannya segera memetakan peluang kolaborasi konkret agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Kita masih punya waktu. Jadi sekarang disisir dulu apa yang bisa dikolaborasikan, nanti dilaporkan kepada saya minggu depan untuk diputuskan mana yang bisa kita bantu. Pada prinsipnya tentu kita ingin, dengan keterbatasan di sini, kita ingin sekali bisa membantu dengan ekosistem kita,” ujar Meutya.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu membalik dominasi produk asing dan membawa gim lokal menjadi tuan rumah di pasar sendiri.
Pemerintah menerbitkan aturan baru untuk industri pos dan kurir. Lewat Permen Komdigi Nomor 8 Tahun 2025, distribusi barang di Indonesia diharapkan lebih merata, efisien, dan adil, termasuk bagi wilayah terpencil.
Kementerian Komunikasi dan Digital resmi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial. Regulasi ini menjadi langkah penting dalam membangun sistem logistik nasional yang efisien, adil, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Peraturan ini menjadi dasar pembaruan menyeluruh terhadap ekosistem pos dan kurir, yang kini memainkan peran krusial dalam ekonomi digital dan konektivitas nasional.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya memperkuat jalur distribusi nasional.
“Hari ini kita hadirkan langkah konkret untuk memperkuat distribusi nasional melalui Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025. Industri pos, kurir, dan logistik bukan hanya soal kirim-mengirim barang, tapi tentang menjaga konektivitas, membuka akses ekonomi, dan menggerakkan harapan masyarakat hingga ke pelosok,” kata Meutya, Jumat, 16 Mei 2025.
Ia juga menyoroti peran vital sektor logistik selama masa pandemi Covid-19, ketika layanan pos menjadi penghubung utama di tengah pembatasan mobilitas.
“Pada masa Covid, kita menyaksikan bagaimana tujuh juta paket bisa terkirim setiap hari. Di balik setiap ketukan pintu oleh kurir yang membawa paket, tersimpan kekuatan besar bangsa untuk bertahan. Ini bukan sekadar pengiriman barang, ini adalah bukti ketahanan ekonomi kita,” lanjut Meutya.
Permen ini mengatur sejumlah ketentuan strategis, mulai dari standar minimum waktu pengiriman hingga jaminan layanan setara bagi wilayah tertinggal dan terpencil. Pemerintah juga mewajibkan pelaku industri memperluas jangkauan layanan secara kolaboratif, meningkatkan kualitas, serta memperkuat perlindungan konsumen.
Selain mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan, regulasi ini turut menciptakan iklim usaha yang sehat bagi semua pelaku, dari perusahaan besar hingga pelaku UMKM.
Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional pun makin nyata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor transportasi dan pergudangan, termasuk pos dan kurir, tumbuh 9,01 persen secara tahunan pada triwulan I 2025.
“Sektor ini juga menyerap lebih dari enam juta tenaga kerja, menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung ekonomi rakyat dan memperkuat ketahanan nasional,” ujar Meutya.
Ia menegaskan, komitmen pemerintah adalah memastikan industri logistik tumbuh secara sehat, kompetitif, dan inklusif.
“Kami menyadari bahwa di balik setiap paket yang dikirim, ada harapan dan roda ekonomi yang terus bergerak. Maka komitmen kami adalah memastikan industri ini tumbuh secara sehat, kompetitif, dan memberikan manfaat merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutup Meutya.
Baca Juga: PP Tunas Diterbitkan, Media Sosial Anak Kini Diawasi Ketat
Editor: Redaktur TVRINews