Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews, Jakarta
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA) melaksanakan Dies Natalis Ke-29 dan Wisuda Sarjana serta Magister Semester Genap tahun akademik 2023/2024 bagi 1.055 lulusan dari berbagai fakultas dan jenjang pendidikan.
Momen ini menegaskan peran UBHARA JAYA sebagai salah satu institusi pendidikan unggulan dalam mencetak lulusan berkompeten di Indonesia, termasuk salah satu lulusan terbaiknya, Dr. (Honoris Causa) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa yang dinobatkan sebagai Wisudawan Terbaik dari Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum.
Dengan pencapaian akademik luar biasa seperti kelulusan dengan IPK 3,96, serta produktivitas tinggi dengan menghasilkan empat jurnal Nasional dan Internasional serta menulis sembilan buku dalam kurun waktu 1,5 tahun, Captain Hakeng menjadi bukti nyata kualitas pendidikan di UBHARA JAYA.
Prestasi ini juga menegaskan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing dan profesional, terutama di bidang hukum yang semakin dinamis.
Menurut Captain Hakeng, PP Nomor 26 Tahun 2023 cenderung lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya laut, khususnya pasir laut.
“Kebijakan ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Kelautan yang menempatkan pelestarian ekosistem laut sebagai prioritas utama,” jelas Captain Hakeng dalam keterangannya yang diterima, Rabu 2 Oktober 2024.
Pada kesempatan tersebut, Ia menambahkan bahwa diskrepansi ini menciptakan tantangan serius dalam harmonisasi regulasi di Indonesia.
Eksploitasi pasir laut yang diatur dalam PP tersebut, menurut Captain Hakeng, berpotensi merusak ekosistem laut yang menjadi habitat bagi berbagai spesies, termasuk ikan. Aktivitas ini tidak hanya mengancam dasar laut, tetapi juga mengganggu proses reproduksi ikan dan rantai makanan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada sektor perikanan.
“Meskipun secara ekonomi ekspor pasir laut terlihat menguntungkan, dampak lingkungan yang ditimbulkan jauh lebih besar dan dapat mempengaruhi kehidupan nelayan serta keberlanjutan sumber daya laut,” tegasnya.
Lebih jauh, Captain Hakeng menilai bahwa dilema antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan merupakan tantangan umum yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kebijakan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek berisiko mengorbankan keberlanjutan ekosistem yang vital bagi generasi mendatang.
Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memegang tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Menurut Captain Hakeng, kebijakan seperti ekspor pasir laut, jika tidak diatur dengan bijaksana, bisa merusak reputasi internasional Indonesia dalam upaya pelestarian lingkungan.
“Oleh karena itu, integrasi antara perspektif ekonomi dan lingkungan dalam kebijakan publik sangat penting, tidak hanya untuk kepentingan nasional tetapi juga untuk menunjukkan komitmen global Indonesia sebagai penjaga ekosistem laut,” pungkasnya.
Editor: Redaktur TVRINews