Penulis: Makmur Hamdalah
TVRINews – Cirebon, Jawa Barat
Konflik Timur Tengah picu kendala penerbangan; DPR desak sinkronisasi data dan perlindungan jemaah.
Eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah berdampak langsung pada operasional penerbangan internasional, menyebabkan sedikitnya 48.000 jemaah umrah asal Indonesia hingga kini masih tertahan di Arab Saudi.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyatakan bahwa situasi ini memerlukan respons cepat dari pemerintah, terutama dalam memastikan keselamatan dan kepastian kepulangan para jemaah. Selly menegaskan pentingnya validasi data lapangan yang melibatkan berbagai instansi terkait.
"Koordinasi dengan Kementerian Haji tidak boleh sebatas administratif. Harus ada langkah nyata mulai dari pendataan ulang, penguatan komunikasi dengan KBRI dan KJRI, hingga pemantauan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) maupun jemaah mandiri," ujar Selly saat ditemui di Cirebon, Jawa Barat.
Pengawasan Jemaah Mandiri Jadi Prioritas
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberadaan jemaah umrah mandiri. Berbeda dengan jemaah yang melalui agen resmi, kelompok mandiri seringkali menggunakan rute transit di negara ketiga, sehingga proses pelacakan kepulangan mereka menjadi lebih kompleks.
"Kelompok mandiri ini memerlukan pengawasan ekstra. Pola kepulangan mereka yang tidak langsung ke tanah air membuat data mereka tidak selalu terdeteksi dalam manifes penerbangan reguler ke Indonesia," tambahnya.
Inkonsistensi Data dan Kebutuhan Logistik
Selain masalah transportasi, DPR RI menyoroti adanya ketidaksesuaian angka jumlah jemaah yang masih berada di Arab Saudi.
Selly merinci bahwa awalnya tercatat ada sekitar 58.000 jemaah. Dengan laporan kepulangan 6.000 orang, seharusnya angka yang tersisa berada di kisaran 52.000.
"Selisih data ini harus segera diperbaiki dan diintegrasikan antarlembaga, terutama dengan data keimigrasian, agar langkah perlindungan tepat sasaran," tegasnya.
Pemerintah juga didesak untuk menyiapkan skenario darurat terkait akomodasi dan logistik. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi pembengkakan biaya yang mungkin harus ditanggung jemaah atau PPIU akibat keterlambatan jadwal terbang di tengah kondisi keamanan yang tidak menentu.
Sebagai langkah preventif, otoritas terkait mengimbau masyarakat yang berencana menjalankan ibadah umrah dalam waktu dekat untuk mempertimbangkan penundaan keberangkatan hingga situasi keamanan di Timur Tengah kembali kondusif bagi penerbangan internasional.
Editor: Redaktur TVRINews