Penulis: Ridho Dwi Putranto

---

TVRINews, Jakarta 

15,2 Juta Disabilitas Tercatat, data akurat jadi kunci pemberdayaan dan martabat penyandang disabilitas.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak seluruh jajaran Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) untuk memperkuat basis data penyandang disabilitas. Langkah tersebut dinilai krusial agar intervensi pemberdayaan yang diberikan negara dapat tepat sasaran dan menjangkau seluruh kelompok rentan.

Ajakan itu disampaikan Gus Ipul saat membuka peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Pertuni di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Gus Ipul menegaskan bahwa keadilan sosial hanya dapat terwujud apabila negara memastikan tidak ada warganya yang tertinggal.

“Bangsa yang besar bukan bangsa yang paling cepat berlari, tetapi bangsa yang memastikan tidak ada satu pun warganya tertinggal di belakang,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin, 26 Januari 2026.

Ia menekankan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok yang perlu dibela dan difasilitasi oleh negara, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

DTSEN Belum Sempurna

Gus Ipul menjelaskan, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tercatat terdapat 15.262.448 penyandang disabilitas di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 4.291.068 di antaranya merupakan penyandang disabilitas sensorik netra. Namun demikian, data tersebut dinilai belum sepenuhnya akurat.

“Data bukan hanya angka, tetapi nama, alamat, dan kehidupan. Selama masih ada satu orang yang belum masuk data, maka tugas kita belum selesai,” tegasnya.

Ajak Pertuni Sempurnakan Data

Karena itu, Gus Ipul mengajak Pertuni dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan verifikasi, koreksi, dan pemutakhiran data secara bersama-sama, agar tidak ada penyandang disabilitas yang luput dari sistem.

Penyempurnaan DTSEN, lanjutnya, menjadi dasar pembagian desil bantuan sosial agar intervensi negara benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.

Intervensi dan Pemberdayaan Disabilitas

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menegaskan peran Kementerian Sosial dalam memberikan intervensi berupa perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, program ATENSI, dukungan akses kesehatan, bantuan permakanan, alat bantu adaptif bagi tuna netra, pemberdayaan vokasi, hingga penguatan literasi melalui bacaan Braille.

“Kita butuh kerja bersama agar bantuan sosial menjadi jembatan menuju pemberdayaan, pemberdayaan menjadi pijakan menuju kemandirian, dan kemandirian menjadi jalan menuju martabat,” ujarnya.

Tantangan Inklusi ke Depan

Gus Ipul menilai kerja sama lintas sektor menjadi semakin penting mengingat tantangan ke depan yang masih besar, mulai dari penyempurnaan data, perluasan aksesibilitas layanan publik, penguatan ekosistem UMKM inklusif, penghapusan stigma dan diskriminasi, hingga peningkatan kesiapsiagaan bencana bagi penyandang disabilitas.

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Asta Cita ke-4 pembangunan sumber daya manusia.

---

Editor: Redaktur TVRINews