Dok. Kementerian Kehutanan RI
Penulis: Rifiana Seldha
TVRINews, Jakarta
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mempercepat penanganan pascabencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatra. Fokus utama diarahkan pada pembersihan material kayu sisa banjir serta pemulihan akses masyarakat di Aceh Utara dan Sumatera Utara.
Hingga Kamis (1/1/2026), Kemenhut bersama lintas sektor masih melakukan pembersihan intensif di wilayah terdampak. Di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, upaya difokuskan pada pembukaan kembali jalan dan lorong permukiman warga yang tertutup tumpukan kayu akibat banjir.
Sebanyak 16 unit alat berat dikerahkan Kemenhut dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta asosiasi pengusaha kehutanan guna mempercepat pemulihan akses warga.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Subhan, menegaskan bahwa penanganan dilakukan bertahap dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.
“Hingga saat ini sekitar 2,3 kilometer akses jalan dan lorong permukiman berhasil dibuka. Prioritas kami memastikan mobilitas warga kembali normal dan fasilitas sosial dapat segera difungsikan,” ujar Subhan dikutip dari situs web Kemenhut RI, Jumat (2/1/2026).
Selain membuka akses jalan, tim BBTNGL juga membersihkan sejumlah fasilitas sosial yang terdampak banjir. Di Dayah Darul Aman, Desa Tanjung Dalam, pembersihan dilakukan di ruang makan, kamar santri, hingga dapur umum.
Subhan mengakui, penanganan di Aceh Utara menghadapi tantangan besar, terutama terkait kebutuhan material kayu untuk pembangunan kembali rumah warga yang rusak maupun hanyut.
“Tercatat sekitar 420 unit rumah terdampak. Masyarakat membutuhkan kayu sisa bencana untuk membangun kembali rumah mereka. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati, tertib, dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Kemenhut juga terus berkoordinasi dengan BNPB, TNI, dan pemerintah daerah, khususnya terkait pendataan dan pengaturan pemanfaatan kayu sisa bencana.
Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, pembersihan tumpukan kayu pascabanjir masih berlangsung. Tim gabungan yang terdiri dari UPT Kemenhut, TNI, Polri, kementerian terkait, unsur swasta, dan relawan mengerahkan puluhan alat berat untuk normalisasi sungai dan pembangunan jembatan Bailey, terutama di kawasan Sungai Garoga.
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam percepatan penanganan.
“Penanganan di Sumatera Utara berjalan secara kolaboratif. Kami bekerja bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan relawan dengan komando berada pada Satgas Pemda dan TNI,” kata Novita.
Ia menambahkan, Kemenhut juga memastikan pengelolaan kayu sisa bencana dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Hingga saat ini telah dilakukan pengukuran terhadap 85 batang kayu dengan volume sekitar 63,59 meter kubik. Kami juga mengidentifikasi tumpukan kayu besar di aliran Sungai Batang Toru sebagai langkah antisipasi,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan penanganan pascabencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra akan terus dilanjutkan secara bertahap. Keselamatan masyarakat, pemulihan akses dan fasilitas umum, serta kehati-hatian dalam pengelolaan material kayu sisa bencana tetap menjadi prioritas utama.
Editor: Redaksi TVRINews