Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews – Bogor, Jawa Barat
Kabinet Merah Putih Rapatkan Barisan di Hambalang, Bahas Kehukuman Kawasan Sulit Sentuh
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas (ratas) mendadak yang melibatkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta pimpinan lembaga penegak hukum dan pengawasan di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Minggu (23/11/2025).
Pertemuan ini secara spesifik berfokus pada upaya penanganan dan penertiban kawasan-kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum.
Rapat maraton yang berlangsung sejak siang hingga malam hari ini menyoroti agenda strategis nasional, khususnya di sektor kehutanan dan pertambangan.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi dan langkah terpadu lintas lembaga untuk memastikan implementasi penegakan hukum berjalan efektif di wilayah-wilayah rawan pelanggaran tersebut.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan resminya, menyampaikan bahwa inti arahan Presiden adalah komitmen terhadap konstitusi.
"Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ujar Teddy Indra Wijaya, mengutip pernyataan tersebut.
Diskusi dalam ratas tersebut mencakup hasil kerja terkini, rencana tindak lanjut Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan dan pertambangan.
Selain itu, pembahasan juga menyentuh konsekuensi hukum yang harus ditanggung atas berbagai aktivitas ilegal dan pelanggaran serius di kedua sektor utama tersebut.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran penting Kabinet dan pimpinan institusi negara. Beberapa nama yang hadir antara lain: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Dari unsur penegak hukum dan pengawasan, hadir Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Seskab Teddy juga menambahkan, fokus pemerintah saat ini adalah pada isu-isu kehutanan dan pertambangan, menjadikannya prioritas dalam agenda kerja akhir pekan yang intensif ini.
Langkah ini dipandang sebagai upaya serius pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat, sesuai mandat konstitusi.
Editor: Redaksi TVRINews