Penulis: Krisafika Taraisya Subagio

---

TVRINews, Jakarta

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mendorong pemanfaatan lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) seluas sekitar 45 hektare di Depok, Jawa Barat untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Maruarar, hasil pemeriksaan yang dilakukan tim dari Kementerian PKP bersama Kementerian Komdigi memastikan bahwa lahan tersebut berstatus jelas sebagai aset negara sehingga dapat dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan bersama Menteri Komdigi Meutya Hafid, Selasa, 10 Maret 2026.

"Kami sudah melakukan pengecekan bersama tim dari Kementerian PKP dan Kementerian Komdigi. Dua Inspektur Jenderal kami turunkan untuk memastikan status hukumnya. Hasilnya, secara legal lahan ini milik negara dan bisa dilanjutkan untuk program perumahan rakyat," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Rabu, 11 Maret 2026.

Baca Juga: Kemkomdigi Hibahkan 45 Ha Lahan untuk 170 Ribu Rumah Rakyat

Kemudian Maruarar menjelaskan, jika pembangunan dilakukan dengan konsep rumah susun seperti proyek di Meikarta, maka lahan seluas 45 hektare tersebut berpotensi menampung hingga sekitar 170.000 unit hunian. Jumlah itu diperkirakan dapat menampung sekitar setengah juta warga.

Ia menilai proyek tersebut dapat menjadi solusi konkret untuk mengatasi backlog atau kekurangan hunian di Depok yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 170.000 rumah tangga.

"Kalau program ini berjalan, kita bisa membantu ratusan ribu warga Depok mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau," ucapnya 

Lebih lanjut, Maruarar juga mengapresiasi langkah Menteri Komdigi Meutya Hafid yang menginisiasi pemanfaatan lahan negara yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal agar dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyambut baik rencana pembangunan tersebut. Ia menyebut pembangunan sekitar 170.000 unit hunian di Depok dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi backlog perumahan di Jawa Barat yang saat ini mencapai sekitar 2,1 juta unit.

Dukungan juga datang dari Wali Kota Depok Supian Suri yang menyatakan pemerintah kota siap mendukung realisasi pembangunan rusun subsidi tersebut karena dinilai dapat memberikan harapan bagi warga yang belum memiliki rumah.

Ke depan, Kementerian PKP dan Kementerian Komdigi akan melaporkan rencana tersebut kepada Sekretaris Kabinet serta melakukan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN guna mempercepat proses pemanfaatan lahan dan pembangunan rusun subsidi di Depok.

---

Editor: Redaktur TVRINews