Stimulus Besar Diluncurkan, Pemerintah Siapkan Jalan Baru Pulihkan Ekonomi
Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Sejumlah pejabat tinggi negara mengikuti rapat koordinasi yang digelar oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025). Rapat berlangsung selama dua jam sejak pukul 10.30 WIB dan membahas berbagai strategi percepatan ekonomi serta upaya penciptaan lapangan kerja.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.
Menko Airlangga menjelaskan, fokus utama rapat adalah delapan program prioritas tahun 2025 yang mencakup magang mahasiswa, stimulus perpajakan, bantuan pangan, hingga program padat karya.
“Salah satunya adalah program magang untuk mahasiswa perguruan tinggi, dengan target 20.000 peserta. Masing-masing akan menerima uang saku setara UMP dan program ini berlangsung selama enam bulan, dimulai akhir 2025 hingga awal 2026,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, program ini dapat diperpanjang tergantung hasil evaluasi pelaksanaannya.
Selain itu, insentif PPh Pasal 21 juga akan diberikan kepada pekerja sektor pariwisata dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Pemerintah juga memperluas bantuan pangan dengan menambahkan Minyakita 2 liter untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat, selain beras 10 kg.
“Bantuan sosial juga diperkuat lewat subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk lebih dari 730 ribu pekerja, dengan diskon 50% selama enam bulan,” ungkapnya.
Pemerintah juga mendorong peningkatan akses perumahan lewat manfaat layanan tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini ditargetkan 1.000 unit rumah KPR dan KPH bisa terealisasi, dan akan dilanjutkan pada tahun depan.
Adapun program padat karya tunai turut digenjot. Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp1,93 triliun untuk merekrut lebih dari 215 ribu tenaga kerja. Sedangkan Kementerian Perhubungan menyiapkan Rp1,36 triliun untuk sektor yang sama.
“Terkait musim libur Nataru dan Harbolnas, kami juga merancang kebijakan insentif seperti PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat dan moda transportasi lainnya,” lanjut Airlangga.
Rapat juga membahas percepatan penyederhanaan regulasi, termasuk penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam sistem perizinan OSS. Sistem ini akan resmi diimplementasikan mulai 5 Oktober 2025 untuk mendukung kemudahan investasi.
“Gubernur DKI juga hadir dan menyampaikan kesiapan Jakarta sebagai proyek percontohan pembangunan hunian terjangkau dan dukungan ekonomi kreatif. Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran Rp2,7 triliun,” tambahnya.
Sebagai bagian dari roadmap hingga 2026, pemerintah juga menyiapkan lanjutan insentif fiskal, termasuk PPN DTP untuk sektor properti. Untuk rumah senilai hingga Rp5 miliar, PPN atas Rp2 miliar pertama akan ditanggung pemerintah.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja secara signifikan, seiring dengan stabilisasi ekonomi nasional.
Editor: Redaksi TVRINews