Mendagri Tegaskan Komitmen Pemerintah Perkuat Pembangunan Wilayah Perbatasan
Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan.
Ia menyebut langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025, Selasa, 18 November 2025.
“Kita ketahui bahwa masalah perbatasan ini menjadi atensi dari pimpinan negara, dari awal sampai Presiden kita sekarang, Pak Prabowo,” kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Selasa, 18 November 2025.
Baca Juga: Cak Imin: Program SMK Go Global Terbuka untuk Lulusan SMA Hingga Sarjana
Ia menjelaskan Presiden Prabowo menempatkan penguatan sistem pertahanan dan pembangunan dari daerah pinggiran sebagai salah satu prioritas nasional.
“Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan dari pinggiran ini dua, satu adalah perbatasan, dua adalah desa,” ujar Tito.
Tito menilai wilayah perbatasan memiliki nilai strategis, baik dari sisi pertahanan maupun ekonomi.
Menurutnya, potensi ekonomi di kawasan perbatasan masih sangat besar namun belum sepenuhnya dimanfaatkan. Ia mencontohkan posisi Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional seperti Selat Malaka.
Ia menyebut negara tetangga lebih dulu memanfaatkan keunggulan tersebut.
“Malaysia sudah membangun tujuh kawasan ekonomi khusus di sepanjang semenanjung Malaya dari utara sampai Johor,” ucap Tito.
Tito menilai Indonesia perlu melakukan hal serupa dengan mengembangkan kawasan yang terhubung langsung dengan jalur logistik internasional.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara. Masyarakat yang hidup lebih sejahtera, katanya, akan menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan.
“Itulah buffer zone sistem pertahanan kita agar tidak mudah dipenetrasi pihak lain,” tutur Tito.
Pada kesempatan tersebut, Tito memaparkan tiga tugas utama BNPP, yaitu penyelesaian sengketa batas, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pembangunan kawasan perbatasan. Hingga kini sudah ada 15 PLBN yang beroperasi dan 11 lainnya dalam proses persiapan.
“Belum memadai, tapi kita terus menambah secara bertahap,” kata Tito.
Ia meminta pemerintah daerah segera menginventarisasi kebutuhan pembangunan di kecamatan perbatasan dan mengajukan usulan kepada BNPP. Usulan tersebut akan dibahas bersama kementerian/lembaga terkait dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran nasional.
“Kami menggunakan metode bottom up. Silakan ajukan, apakah dermaga, cold storage, atau jalan yang masih terputus,” tutur Tito,
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan sekaligus Ketua Pengarah BNPP, Djamari Chaniago, mengingatkan bahwa tugas BNPP memerlukan dukungan banyak pihak.
“Setiap kementerian dan lembaga harus menyiapkan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, merujuk pada rencana induk yang sedang disusun BNPP,” kata Tito.
Rakorendal 2025 di Bogor ini dihadiri sejumlah gubernur, bupati/wali kota, pejabat kementerian/lembaga, serta perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
Forum tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan arah pembangunan kawasan perbatasan dengan visi pembangunan nasional 2025–2029.
Editor: Redaktur TVRINews