
Wamensos: Sekolah Rakyat Bukan Sekadar Pendidikan Gratis, Tapi Harapan Baru
Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat, akan mulai diluncurkan pada tahun ajaran baru Juli 2025. Program ini tidak hanya menjanjikan pendidikan gratis dan berkualitas, tetapi juga menjadi strategi nasional untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
“Yang lebih penting lagi adalah membangun harapan, semangat baru bagi orang-orang miskin yang selama ini tidak bisa membayangkan bahwa anaknya bisa sekolah dan dia diberdayakan,” ujar Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono dalam keterangan tertulis, Kamis, 26 Juni 2025.
Agus Jabo menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca Juga: Pilih Ikuti Semua Proses Retret, Bupati Bengkulu Selatan Cerita Tempat Tidur Kecil: Apapun Dinikmati
Menurutnya, program ini menjadi bagian dari misi besar Presiden untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2026 dan kemiskinan nasional di bawah 5 persen pada 2029.
“Sekolah Rakyat itu dimaksudkan oleh Pak Presiden dalam rangka memotong transmisi kemiskinan dan memuliakan orang-orang miskin,” ujarnya.
Tak hanya pendidikan gratis, orangtua siswa juga akan diberdayakan melalui program lintas kementerian dan perbaikan rumah tak layak huni.
Berdasarkan data Kemensos, mayoritas orangtua siswa Sekolah Rakyat bekerja di sektor informal dan berpenghasilan Rp1–2 juta per bulan.
Sebagai basis data kebijakan, Kemensos mengandalkan DTSEN yang diperkuat melalui verifikasi lapangan oleh sekitar 34 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini dilakukan untuk memastikan intervensi sosial lebih tepat sasaran.
Data BPS dan Kemensos menunjukkan bahwa kemiskinan berdampak langsung pada akses pendidikan. Data Susenas 2021 mencatat 76 persen anak putus sekolah karena alasan ekonomi.
Sementara itu, 74,51 persen kepala keluarga miskin ekstrem hanya berpendidikan SD ke bawah. Survei IFLS juga menunjukkan 64,46 persen anak dari keluarga miskin tetap berada dalam kemiskinan saat dewasa.
“Kalau orangtuanya tukang becak, anaknya tidak harus ikut jadi tukang becak,” tegas Agus Jabo, mengutip arahan Presiden Prabowo.
Pada tahap awal, 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli mendatang. Total 9.755 siswa akan ditampung dengan dukungan 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik.
Sekolah ini berbasis asrama dan akan menyediakan pendidikan setingkat SD, SMP, hingga SMA, lengkap dengan fasilitas olahraga, tempat ibadah, dan ruang belajar. Lahan minimum yang disiapkan untuk tiap sekolah adalah 8,5 hektare.
“Rencananya pada 14 Juli siswanya sudah masuk, gurunya sudah tersedia, kepala sekolah, dan tenaga pendidik juga sudah siap,” ujarnya.
Kurikulum Sekolah Rakyat akan disusun dalam tiga tahapan: persiapan berbasis talent mapping, pembelajaran akademik, dan penguatan karakter serta nasionalisme.
Editor: Redaktur TVRINews
