TVRINews, Jakarta
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen TNI Muhamad Nas buka suara terkait adanya resistensi atau penolakan dari sebagian masyarakat mengenai pembangunan markas Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (YTP) di sejumlah wilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Brigjen TNI Muhamad Nas dalam sesi tanya jawab saat jumpa pers yang berlangsung di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Kapuspen TNI menjelaskan bahwa penolakan yang terjadi di tengah masyarakat umumnya dipicu oleh kekhawatiran akan adanya kerugian yang dialami warga. Menyikapi hal tersebut, ia menegaskan bahwa TNI berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan melalui dialog yang mengedepankan penyampaian data dan fakta secara transparan.
"Jadi yang kita laksanakan adalah pendekatan secara humanis, secara kemানুsiaan, secara data dan fakta yang disampaikan. Artinya, kenapa masyarakat menolak itu? Karena merasa dirugikan," ujar Brigjen TNI Muhamad Nas.
Lebih lanjut, Brigjen TNI Muhamad Nas mengklarifikasi bahwa penentuan lokasi pembangunan markas YTP tidak dilakukan secara sepihak oleh institusi TNI. Titik-titik lokasi tersebut dipilih berdasarkan koordinasi dan data resmi yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat, serta mengacu pada rencana strategis yang telah disusun bersama. Bahkan, penamaan satuan YTP tersebut juga melibatkan peran aktif dari pemerintah daerah dan tokoh adat setempat.
"Tapi yang pasti, kami TNI menempatkan, menentukan lokasi YonTP itu berdasarkan data dari pemerintah daerah. Bukan kami yang nunjuk titik situ, tapi kita minta daerah mana yang akan dibangun, berdasarkan rencana strategis yang dibuat, pemerintah daerah yang menentukan tempat itu. Sampai-sampai namanya pun, Yontp itu ditentukan oleh pemerintah daerah atau tokoh ada di sana," jelasnya.
Ketika dikonfirmasi mengenai kepastian adanya ruang komunikasi bersama masyarakat sekitar yang terdampak di wilayah-wilayah tersebut, Kapuspen TNI memastikan bahwa proses dialog akan selalu dilakukan oleh pihak TNI.
"Pasti," tegas Brigjen TNI Muhamad Nas mengenai adanya proses dialog tersebut.
Menutup keterangannya terkait upaya konkret TNI dalam mengatasi resistensi warga di beberapa daerah, Kapuspen TNI menggarisbawahi bahwa kunci utama dari penyelesaian masalah ini adalah kejelasan informasi mengenai status kepemilikan lahan. TNI akan terus berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat secara persuasif agar pembangunan di wilayah dapat berjalan beriringan dengan hak-hak masyarakat.
"Ya pendekatan yang paling utama. Pendekatan menjelaskan kepada masyarakat kita itu tentang status tanah itu," pungkasnya.
