Menteri PKP, Maruarar Sirait (kiri) (TVRINews/Krisafika Taraisya)
Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan pentingnya orkestrasi dan sinergi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam percepatan penyediaan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera.
Hal tersebut disampaikan Maruarar usai Rapat Koordinasi Persiapan dan Laporan Pembangunan Hunian Tetap yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan terkait, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Menurut Maruarar, rapat koordinasi menjadi kunci agar seluruh aspek pendukung hunian tetap dapat disiapkan secara terpadu, mulai dari penyediaan listrik, air bersih, akses jalan, hingga kepastian lahan. Dengan koordinasi yang kuat, hunian yang telah dibangun dapat segera diserahkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Jadi ini orkestrasi dipimpin langsung oleh Pak Mendagri sehingga bisa bersinergi dengan baik. Kita masih berupaya untuk supaya dalam waktu dekat bisa diserahkan kepada rakyat," ujar Maruarar di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Ia menjelaskan, pembangunan huntap melibatkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga organisasi kemanusiaan dan sektor swasta. Sinergi tersebut diperlukan agar tidak terjadi hambatan di lapangan yang dapat memperlambat proses serah terima kepada warga.
"Makanya ada rapat hari ini. Nah itulah gunanya pertemuan hari ini untuk mencari solusi-solusi supaya rakyat kita bisa segera menikmati hunian tetap," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan apresiasi terhadap skema gotong royong yang melibatkan pemerintah dan elemen non-pemerintah. Salah satu kontribusi terbesar datang dari Yayasan Buddha Tzu Chi, yang mendukung pembangunan 2.603 unit huntap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Rinciannya, huntap akan dibangun di Aceh Tamiang dan Aceh Utara masing-masing 500 unit. Di Sumatera Utara, pembangunan mencakup wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga dengan total 1.003 unit.
Sementara di Sumatera Barat, sebanyak 500 unit akan dibangun di Kabupaten Agam dan Kota Padang, dengan usulan tambahan di Kota Pariaman.
Editor: Redaksi TVRINews