TVRINews, Jakarta
Dalam Rembuk Nasional Perempuan Pesisir, berbagai pihak mengungkapkan keprihatinan terhadap rendahnya prioritas anggaran untuk pemenuhan akses air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah di kawasan pesisir.
Wulandari, Anggota Dewan Pimpinan Perkumpulan Inisiatif, menyoroti minimnya kesempatan perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam proses perencanaan anggaran di tingkat desa dan kabupaten/kota. Hal ini berdampak pada terkendalanya kebutuhan komunitas nelayan dan pesisir, termasuk masalah air bersih dan sanitasi (WASH).
Wulandari menekankan bahwa meskipun perempuan pesisir memiliki peran vital dalam pengelolaan sumber daya lokal dan kehidupan keluarga nelayan, mereka masih sering terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar mereka.
“Keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa dan perencanaan pembangunan harus ditingkatkan agar kebutuhan komunitas nelayan, khususnya di sektor WASH, bisa lebih baik diakomodasi,” ujar Wulandari.
Sementara itu, Donny Setiawan dari International Budget Partnership (IBP) Indonesia mengungkapkan kekhawatirannya mengenai rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor WASH di kawasan pesisir.
Ia menegaskan bahwa upaya mengurangi stunting, kemiskinan, dan ketimpangan di Indonesia tidak akan berhasil tanpa perhatian serius terhadap pemenuhan pelayanan dasar di kawasan pesisir.
“Pembangunan sosial untuk pemenuhan akses WASH di masyarakat harus menjadi kebijakan yang bersifat universal dan berjangka panjang, dipimpin oleh pemerintah, bukan hanya bergantung pada inisiatif pekerja sosial atau dukungan pihak swasta,” kata Donny.
Donny juga mengusulkan agar pemerintah memperbaiki pengelolaan keuangan publik (Public Finance Management/PFM) dan mengadopsi pendekatan multisektor, dengan melibatkan berbagai kementerian dan pihak terkait untuk mempercepat pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang aman di Indonesia.
Rembuk Nasional Perempuan Pesisir dihadiri oleh perwakilan pengurus Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) dari 16 provinsi, pimpinan organisasi masyarakat sipil tingkat nasional, serta pejabat dari kementerian terkait seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kementerian PU, Kementerian Perkim, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Desa & PDT. Forum tersebut menjadi ajang bagi perempuan pesisir untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait perbaikan akses air, sanitasi, dan penanganan sampah di kawasan pesisir.
Acara ini juga dihadiri oleh Staf Khusus Wakil Presiden RI, Tina Talisa, yang mewakili Wakil Presiden, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap perjuangan perempuan pesisir.
Sebelumnya, forum ini diawali dengan Pekan Aspirasi Perempuan Pesisir yang dilaksanakan di berbagai daerah pada bulan September, diikuti oleh ribuan perempuan pesisir dan keluarga nelayan.
Dalam pekan tersebut, perempuan pesisir berdialog dengan pemerintah daerah, DPRD, Pemdes, dan perwakilan Ombudsman RI mengenai kondisi air, sanitasi, dan pengelolaan sampah yang lebih baik di wilayah pesisir.
Dengan berjalannya forum ini, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah nyata untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan pesisir dan keluarga nelayan dengan memprioritaskan perbaikan akses air bersih dan sanitasi di kawasan pesisir.
