Penulis: Fityan

---

TVRINews, Jakarta

Menteri Meutya Hafid pastikan sistem penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan berjalan cepat, akurat, dan aman lewat infrastruktur digital yang diuji ketat bersama BSSN.

Pemerintah semakin serius mendorong digitalisasi dalam pelaksanaan program bantuan sosial (bansos). Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya mengawal transformasi digital dalam penyaluran bantuan, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), agar lebih tepat sasaran dan efisien.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk mempercepat dan mengamankan proses penyaluran bantuan. Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

“Kami bersama BSSN telah menguji keamanan sistem, khususnya dalam menghadapi lonjakan data dalam jumlah besar. Ini penting agar pelaksanaan bansos tidak terganggu dan bisa berjalan lancar,” ujar Meutya dalam siaran persnya, Sabtu (5/7/2025).

Salah satu sistem utama yang dikawal adalah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), platform digital yang berperan mengintegrasikan data dan layanan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Menurut Meutya, SPLP adalah tulang punggung pengelolaan data bansos lintas instansi, dan untuk itu dibutuhkan kolaborasi aktif dari seluruh pihak. “Kami mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan pemda agar membuka akses terhadap data yang relevan untuk memastikan bansos tepat sasaran,” tegasnya.

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, yang turut hadir dalam rapat tersebut juga menekankan pentingnya percepatan dalam penyiapan data oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait.

“Saya minta kerja sama yang sudah berjalan ini terus dikembangkan, dan tiap tahap pelaksanaan perlu dievaluasi secara berkala,” kata Luhut.

Luhut menambahkan, digitalisasi bansos merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan efektivitas program perlindungan sosial.

Editor : Redaksi TVRINews

Baca Juga: 

12 Calon Dubes Indonesia Jalani Uji Kelayakan DPR Hari Ini: Termasuk Eks Menteri Jokowi

---

Editor: Redaksi TVRINews