Penulis: Intan Kw
TVRINews, Jakarta
Indonesia sebagai negara maritim dengan wilayah perairan dan letak geografis yang strategis memiliki berbagai ancaman keamanan laut yang kompleks.
Hal tersebut didominasi oleh ancaman non tradisional seperti pelanggaran wilayah, penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan narkotika, pencemaran lingkungan dan sebagainya.
“Keamanan laut merupakan isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah dan Bapak Presiden telah memberikan arahan kepada kementerian dan lembaga yang mempunyai kewenangan di laut harus memiliki satu pemahaman yang sama, dan di bidang keamanan bahkan kendali yang sama,” kata Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan seminar tentang keamanan laut di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Rabu, 5 Juli 2023.
Oleh karena itu, Mahfud mengatakan kewenangan yang dimiliki oleh berbagai kementerian/lembaga dengan keterbatasan sumber daya yang saat ini tersedia, maka pelaksanaan penjagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut harus dilaksanakan secara sinergi dan terkoordinasi dengan baik.
Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Mahfud mengatakan saat ini, Rancangan Revisi Perubahan Undang-Undang tentang Kelautan sudah sampai ditangan pemerintah dan sedang menunggu untuk segera dibahas bersama.
“PP 13 tahun 2022 ini dalam waktu yang tidak lama substansinya nanti akan dibuatkan di dalam Rancangan Revisi Perubahan Undang-Undang tentang Kelautan yang diinisiasi oleh DPR dan sekarang ini sudah sampai di tangan pemerintah untuk segera direspons dalam upaya pembahasan bersama dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tutur Mahfud.
Editor: Redaktur TVRINews