Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Sorong
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Papua di Kota Sorong, pada Senin, 27 April 2026. Program ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah timur Indonesia.
Menteri PKP, Maruarar Sirait menegaskan, BSPS merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya hunian yang layak, sehat, dan aman.
"Program BSPS ini adalah bukti nyata kehadiran negara, terutama di Papua. Kita ingin masyarakat memiliki rumah yang layak sebagai fondasi kehidupan yang lebih baik," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, pada Selasa, 28 April 2026.
Ia memastikan program ini akan mulai dilaksanakan pada Mei 2026 dengan target percepatan di lapangan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen, pemerintah meningkatkan alokasi BSPS di Papua menjadi minimal 21.000 unit yang tersebar di enam provinsi dan 42 kabupaten/kota. Setiap daerah akan mendapatkan sedikitnya 500 unit bantuan.
Maruarar juga menekankan, program BSPS tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat melalui skema swadaya.
"Masyarakat dilibatkan langsung dalam proses pembangunan rumahnya. Ini tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas langkah Kementerian PKP yang dinilai menghadirkan program perumahan secara masif di Papua.
"Selama ini belum pernah ada program perumahan yang dilakukan secara besar seperti ini di Papua," kata Tito.
Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran program, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga kebijakan di lapangan.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat.
"Kami siap memastikan program BSPS berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tutur Elisa.
Peluncuran BSPS se-Papua ini diharapkan menjadi momentum percepatan penanganan RTLH sekaligus mendorong pemerataan pembangunan perumahan di Indonesia. Kementerian PKP menegaskan pelaksanaan program akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dengan dukungan pendampingan teknis di lapangan.
Editor: Redaktur TVRINews