dok. Kementan
Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Pemerintah mulai mengakselerasi kebangkitan komoditas kelapa nasional dengan memperkuat fondasi utamanya, yakni kebun rakyat. Kementerian Pertanian (Kementan) menjadikan peremajaan atau replanting tanaman kelapa tua dan rusak sebagai langkah awal sebelum mendorong pengembangan hilirisasi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, peningkatan produktivitas kelapa tidak dapat dilakukan tanpa pembenahan di tingkat hulu. Menurutnya, kebun yang sehat dan produktif menjadi prasyarat utama agar hilirisasi dapat berjalan optimal.
“Kelapa merupakan komoditas rakyat yang melibatkan jutaan petani. Karena itu, pembenahan harus dimulai dari kebunnya. Setelah fondasi kuat, pengembangan dari hulu hingga hilir bisa dilakukan secara terintegrasi untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani,” ujar Mentan Amran.
Saat ini, pengembangan kelapa nasional masih menghadapi sejumlah persoalan struktural. Produktivitas tercatat stagnan di kisaran 1,1 ton kopra per hektare per tahun. Banyak tanaman telah berusia tua dan rusak, luas areal cenderung menurun, ketersediaan benih unggul terbatas, serta penerapan Good Agricultural Practices (GAP) belum merata. Kondisi tersebut diperparah oleh rantai pasok yang panjang sehingga melemahkan posisi tawar petani.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan strategi pengembangan kelapa secara menyeluruh dengan peremajaan sebagai prioritas utama.
“Fokus kami adalah peremajaan tanaman tua dan rusak, perluasan areal tanam, serta intensifikasi kebun melalui penyediaan benih unggul bersertifikat dan sarana produksi pendukung,” jelasnya.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, potensi kelapa Indonesia dinilai masih sangat besar. Indonesia memiliki lebih dari 3,3 juta hektare areal kelapa dengan produksi sekitar 2,8 juta ton per tahun, yang melibatkan lebih dari 5,5 juta kepala keluarga petani. Dukungan kondisi agroklimat di berbagai wilayah menjadi modal penting untuk pengembangan kelapa berbasis kawasan dan korporasi petani.
Seiring penguatan sektor hulu, pemerintah juga mulai mempercepat pengembangan kawasan kelapa berbasis hilirisasi. Roni menyebut, program tersebut telah dimulai sejak 2025 dengan pengembangan kawasan seluas 11.515 hektare.
“Pada 2026, pengembangan kawasan hilirisasi ditargetkan meningkat signifikan hingga 154.000 hektare, dan akan kembali diperluas pada 2027 seluas 64.275 hektare seiring penguatan industri pengolahan dan kemitraan usaha,” ujarnya.
Hilirisasi dinilai menjadi kunci peningkatan nilai ekonomi kelapa. Mentan Amran mencontohkan, nilai jual kelapa dapat meningkat berkali-kali lipat apabila diolah menjadi produk turunan.
“Saat ini satu butir kelapa hanya bernilai sekitar Rp3.000. Namun jika diolah menjadi produk seperti coconut milk atau coconut water, nilainya bisa mencapai Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per butir,” tegasnya.
Melalui program hilirisasi, Kementan mendorong pengembangan berbagai produk turunan bernilai tambah tinggi, seperti virgin coconut oil (VCO), santan, gula kelapa, nata de coco, arang dan briket tempurung, cocopeat, serat sabut, hingga produk pangan dan kosmetik berbasis kelapa.
Seluruh proses pengembangan didukung penerapan GAP, penguatan pascapanen, serta fasilitasi akses pasar baik domestik maupun ekspor.
Dari sisi kelembagaan, pemerintah juga memperkuat kelompok tani dan gabungan kelompok tani melalui pelatihan, akses pembiayaan, kemitraan dengan sektor swasta, serta dukungan regulasi. Berbagai kerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha turut dilakukan, mulai dari pengembangan benih, pembangunan kebun induk, hingga industrialisasi kelapa di sentra produksi.
Dengan penguatan kebun rakyat melalui peremajaan serta dukungan hilirisasi terintegrasi, Kementerian Pertanian optimistis kelapa dapat kembali menjadi komoditas unggulan nasional. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat ekonomi desa, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing kelapa Indonesia di pasar global.
Editor: Redaksi TVRINews