TVRINews, Jakarta.
Beredarnya gambar dan video yang seolah-olah menggambarkan kerusakan parah di kawasan Raja Ampat memicu perhatian publik. Konten visual berbasis kecerdasan buatan (AI) ini dinilai menyesatkan dan memerlukan literasi digital yang lebih kuat.
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menekankan pentingnya literasi digital di tengah derasnya arus disinformasi. Hal ini disampaikannya usai pemerintah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Geopark Raja Ampat pada 10 Juni 2025.
Menurut Fahmi, pencabutan IUP menegaskan pemerintah bekerja berdasarkan aturan hukum. Langkah ini juga sudah melalui pemantauan sejak Januari 2025 dan diperkuat oleh Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
"Kritik publik, termasuk dari netizen, harus dilihat sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Namun, bentuk partisipasi publik yang sehat harus dilandasi fakta dan informasi yang valid agar tidak menimbulkan disinformasi yang kontraproduktif terhadap stabilitas nasional," terang Fahmi, dalam keterangan yang diterima Rabu, 11 Juni 2025.
Baca Juga: Pakar Hukum Harap Putusan Kasus TNI Tembak Polisi Tak Melenceng dari Substansi Hukum
Fahmi mengingatkan bahwa partisipasi publik tetap penting, terutama untuk menjaga kelestarian lingkungan di Raja Ampat. Namun, partisipasi itu harus berbasis fakta dan informasi yang akurat, bukan hanya viralitas di media sosial.
Ia menyoroti bahaya manipulasi visual AI yang bisa menyesatkan opini publik jika tidak ditanggapi dengan komunikasi yang transparan.
"Dengan pendekatan holistik lintas kementerian (ESDM, KLH, Kemenhut dan lainnya) isu pertambangan di Raja Ampat ditangani secara serius, terkoordinasi, dan berpandangan jauh ke depan. Ini bukan semata respon atas keresahan sesaat, tetapi pernyataan sikap jangka panjang: bahwa Indonesia membangun tanpa mengorbankan masa depan," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengklarifikasi bahwa informasi yang beredar di media sosial tentang kerusakan terumbu karang di Piaynemo Raja Ampat tidak sepenuhnya akurat. Ia meminta masyarakat lebih bijak dalam menyaring informasi, terutama yang berbentuk visual dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya.
