Penulis: Lidya Thalia.S

---

TVRINews, Jakarta 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmen Kementerian Sosial (Kemensos) untuk terus memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos), menyusul ditemukannya 1,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang mengalami kendala pencairan pada triwulan kedua 2025.

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul sapaan akrab Saifullah Yusuf usai menghadiri rapat koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), di Gedung Kemensos Jakarta, Rabu, 18 Juni 2025.

Menurutnya, permasalahan utama yang menyebabkan bantuan tidak tersalurkan adalah rekening tidak aktif (dormant), data yang tidak sinkron, serta perbedaan nama dan nomor rekening penerima.
?“Sudah kami salurkan, tapi gagal transfer karena ada mismatch data atau rekening dormant. Ini yang sedang kami koordinasikan lebih lanjut,” ujar Saifullah Yusuf.

Ia menambahkan, pemerintah tidak tinggal diam dan akan menindaklanjuti laporan masyarakat secara serius. KPM yang belum menerima bantuan diminta segera melaporkan secara resmi dengan menyertakan bukti seperti nomor rekening atau KTP. Laporan dapat disampaikan melalui aplikasi Pusulsanggah, pendamping sosial, Dinas Sosial setempat, maupun kantor BPS daerah.

“Jangan hanya bilang belum terima tanpa bukti. Kami terbuka menerima laporan, tetapi perlu data yang jelas agar bisa ditindaklanjuti,” tegasnya.

Terkait penyaluran bansos tambahan (penebalan), Gus Ipul memastikan proses akan berjalan beriringan dengan penyaluran bansos reguler. Meskipun terdapat KPM yang masih terkendala, bantuan lainnya tetap disalurkan karena masing-masing telah disiapkan dalam amplop terpisah.
?“Amplopnya sudah sendiri-sendiri, jadi bisa berjalan bersamaan. Target kami seluruh penyaluran selesai pada Juni ini, kecuali yang memang masih perlu pendalaman lebih lanjut,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, salah satu kendala teknis yang dihadapi saat ini adalah proses pembukaan rekening kolektif (Burekol) melalui Himbara, yang sebelumnya dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Proses tersebut membutuhkan waktu hingga satu bulan, sehingga berdampak pada keterlambatan pencairan untuk sebagian penerima.

Selain itu, Kemensos juga terus mengoordinasikan solusi bersama Himbara dan, jika diperlukan, Badan Pengawas Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan keamanan dan keakuratan penyaluran.

“Ini bagian dari upaya kami menyesuaikan dengan arahan Presiden agar bansos tepat sasaran. Maka dari itu, validasi dan verifikasi data terus kami lakukan bersama BPS,” katanya.

Saifullah Yusuf berharap masyarakat bersabar dan tetap proaktif melaporkan jika ada masalah, agar bansos dapat diterima tepat waktu oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga: Puluhan Negara Asia Panik Evakuasi Warganya Dari Timur Tengah 

---

Editor: Redaktur TVRINews