Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Atalia Praratya, menyikapi usulan war ticket yang digagas Kementerian Haji dan Umrah untuk mengurangi masa tunggu antrean jemaah haji. Ia menilai gagasan tersebut masih prematur dan berisiko mengabaikan keadilan sosial.
Menurut Atalia, ide tersebut muncul dari kegelisahan atas panjangnya antrean haji. Namun, solusi yang terburu-buru justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk merusak tata kelola keuangan haji yang selama ini berjalan baik.
"Kita semua sepakat bahwa menunggu hampir tiga dekade adalah waktu yang terlalu lama. Namun, solusi tidak boleh lahir dari ketergesaan yang justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Mengembalikan sistem haji ke mekanisme war ticket atau 'balapan cepat' seperti sebelum tahun 2017 adalah sebuah kemunduran besar bagi reformasi tata kelola haji di Indonesia," ujar Atalia.
Ia menyoroti usulan Menteri Haji, Mochamad Irfan Yusuf, yang mendorong sistem “siapa cepat bayar, dia berangkat”. Menurutnya, wacana tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang menerapkan prinsip antrean berdasarkan nomor porsi pendaftaran.
Atalia menegaskan ibadah haji bukan ajang kompetisi kecepatan akses teknologi maupun kemampuan finansial.
"Bagaimana dengan ibu-ibu di kampung yang sudah menabung 20 tahun? Bagaimana dengan kakek-nenek kita yang gaptek? Mereka akan tersisihkan," tegas Atalia.
Ia menjelaskan sistem antrean saat ini memungkinkan dana setoran awal jemaah dikelola secara produktif oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Nilai manfaat dari pengelolaan tersebut selama ini digunakan untuk membantu menekan biaya haji.
"Jika sistem antrean dihapus dan kembali ke sistem setoran penuh langsung (lumpsum), dana haji yang mencapai ratusan triliun akan kering. Siapa yang akan mensubsidi jemaah? Apakah biaya haji akan naik drastis?" tanya Atalia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan rencana pembentukan satuan tugas untuk memberantas praktik haji ilegal. Menurut Atalia, langkah tersebut perlu selaras dengan kebijakan lain agar tidak membingungkan publik.
"Di satu sisi kita menggembar-gemborkan No Haji Without Queue , di sisi lain menteri mewacanakan war ticket . Ini kontradiktif dan hanya akan membingungkan publik. Saya khawatir ini akan dimanfaatkan oleh calo untuk menawarkan 'jalur cepat' dengan iming-iming iming sistem baru," imbuhnya.
Untuk mengatasi antrean, Atalia mendorong pemerintah memperkuat basis data nasional yang terintegrasi antara kementerian dan BPKH. Data akurat dinilai penting untuk memetakan jemaah yang memenuhi syarat keberangkatan setiap tahun.
Ia juga mengusulkan skema afirmasi bagi jemaah lanjut usia, khususnya yang telah lama mengantre, agar mendapat prioritas keberangkatan.
"Ini bukan soal inovasi atau kuno. Ini soal melindungi 5,5 juta jemaah yang sedang dalam antrean panjang. Jangan karena kita ingin terlihat progresif, kita malah menelantarkan mereka," tutup Atalia.
Editor: Redaktur TVRINews