TVRINews, Jakarta
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini memaparkan enam fokus utama Kementerian PAN-RB tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin tersebut turut dihadiri sejumlah mitra kerja, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman RI.
Dalam paparannya, Rini menjelaskan bahwa terdapat enam area prioritas yang menjadi fokus Kementerian PAN-RB pada 2026. Pertama, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang sinergis dan berdampak. Kedua, penguatan kelembagaan yang lebih lincah atau agile.
"Ketiga, transformasi manajemen ASN berbasis sistem merit. Keempat, transformasi layanan publik yang terintegrasi dan multi-kanal," jelas Rini, dikutip dari tayangan YouTube TVR Parlemen, Selasa, 31 Maret 2026.
Selanjutnya, fokus kelima adalah penguatan tata kelola pemerintahan digital yang efisien dan terintegrasi. Adapun fokus keenam mencakup dukungan terhadap program prioritas Presiden, termasuk aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta penguatan kapabilitas organisasi.
Selain memaparkan fokus kebijakan, Rini juga menyampaikan sejumlah capaian yang telah dilakukan, termasuk keterlibatan Kementerian PAN-RB dalam Satgas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, khususnya dalam koordinasi tata kelola pemerintahan.
Ia menyebutkan, saat ini layanan publik di wilayah terdampak telah mencapai 84 persen. Sebanyak 44 daerah telah beroperasi normal, enam daerah dalam tahap pemulihan, dan dua daerah masih dalam penanganan intensif.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong transformasi digital, termasuk penyelamatan lebih dari 2 juta arsip melalui digitalisasi serta penyesuaian lebih dari 140 ribu nomor induk pegawai (NIP) ASN.
Adapun terkait anggaran, Rini mengungkapkan bahwa pagu Kementerian PAN-RB tahun 2026 sebesar Rp392,9 miliar, dengan pagu efektif Rp344,7 miliar setelah penyesuaian.
"Hingga 30 Maret ini, realisasi anggaran mencapai Rp60,8 miliar atau sekitar 17,6 persen dari pagu non-blokir," ungkapnya.
