Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Indikator merilis survei terbaru terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah saat pelaksanaan mudik 2026 pada Maret lalu. Tercatat ada sejumlah program yang dinilai memuaskan karena memiliki dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan kenyamanan dan rasa aman.
Berdasarkan hasil survei, program mudik gratis menempati posisi teratas dengan 86,9 persen responden menyatakan sangat terbantu dan cukup terbantu. Sementara itu, program bantuan pangan berupa beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter berada di posisi kedua dengan tingkat kepuasan 83,5 persen.
“Yang dianggap membantu itu program mudik gratis. Meskipun menjadi program paling populer, bantuan pangan itu nomor dua (tingkat kepuasan), meskipun tidak terlalu beda ya, dianggap membantu,” jelas Hendro Prasetyo selaku peneliti utama Indikator, saat merilis Survei Evaluasi Publik Terhadap Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026, di Jakarta, Selasa 7 April 2026.
Periode survei ini dilakukan pada 29 Maret hingga 4 April melalui tatap muka dengan populasi seluruh warga Indonesia yang memiliki hak pilih. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah 1.200 responden, tingkat kepercayaan 95 persen, serta margin of error sekitar 2,9 persen.
Program lain yang juga mencatatkan angka positif adalah diskon tarif angkutan umum sebesar 82,6 persen, disusul jaminan pemerintah agar harga BBM tidak naik di urutan keempat dengan tingkat kepuasan 81,9 persen. Daftar ini kemudian diikuti oleh program diskon tarif jalan tol sebesar 79,1 persen, peningkatan anggaran THR 74,5 persen, serta kebijakan bekerja dari mana saja bagi aparatur sipil negara (ASN) 63,4 persen.
Hendro mengatakan tingkat kepuasan terhadap program-program tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat kepopuleran serta cakupan penerima manfaatnya.
“Ternyata orang yang tahu tentang program-program itu cenderung lebih memiliki sikap positif dibandingkan masyarakat secara umum,” jelas Hendro.
Sebagai contoh, program mudik gratis menempati posisi pertama karena cakupannya luas dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Sementara kebijakan tarif tol hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi, dan kebijakan bekerja dari mana saja berlaku terbatas bagi ASN.
“Angkanya cukup positif untuk beberapa program pemerintah,” pungkas Hendro.
Editor: Redaksi TVRINews