Penulis: Nirmala Hanifah
TVRINews, Jakarta
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa terus mematangkan pembangunan Tanggul Laut atau Giant Sea Wall (GSW) di pesisir utara Jawa. Hal tersebut, dibahas dalam pertemuannya di Kantor Kemdiktisaintek.
Tak hanya itu, pada pertemuan tersebut menitikberatkan pada integrasi sains dan kebijakan dalam setiap tahapan pembangunan.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menyampaikan bahwa pembangunan tanggul laut tidak bisa dilepaskan dari kajian akademik yang komprehensif.
Menurutnya, persoalan pesisir bukan semata isu teknis konstruksi, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan.
Karena itu, lanjutnya keterlibatan kampus-kampus, terutama yang berada di wilayah terdampak, menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan berbasis data dan penelitian.
“Kami ingin memastikan setiap langkah pembangunan didukung riset yang matang. Perguruan tinggi harus menjadi mitra strategis dalam proyek ini,” ujar Brian.
Sebagai tindak lanjut, Kemdiktisaintek akan mengoordinasikan peneliti lintas disiplin untuk terlibat aktif dalam mendukung kebutuhan teknis BOPPJ.
Kementerian juga berencana menempatkan perwakilan khusus dalam struktur kerja BOPPJ guna mempercepat koordinasi serta menjembatani kebutuhan lapangan dengan kapasitas riset kampus.
Selain itu, pembentukan satuan tugas khusus tengah dipersiapkan untuk mengonsolidasikan peran akademisi dalam mendukung program tersebut.
Satgas ini akan menjadi ruang kolaborasi bagi dosen dan peneliti dari berbagai bidang, mulai dari teknik sipil, oseanografi, tata ruang, hingga ilmu sosial.
Brian menambahkan, proyek GSW diharapkan dapat menjadi wahana pembelajaran langsung bagi mahasiswa dan peneliti. Dengan keterlibatan aktif sumber daya manusia perguruan tinggi, Indonesia diharapkan mampu memperkuat kemandirian teknologi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pesisir.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf, menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program mengedepankan prinsip efisiensi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah di kawasan Pantura Jawa.
Didit menilai kontribusi akademisi sangat dibutuhkan, terutama dalam merumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan terhadap persoalan abrasi, banjir rob, serta penurunan muka tanah yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir.
Melalui sinergi ini, kedua institusi sepakat untuk segera merumuskan agenda kerja bersama. Fokus awal diarahkan pada penentuan prioritas riset, penguatan koordinasi teknis, serta penyampaian informasi kepada publik secara transparan dan berbasis kajian ilmiah.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Tanggul Laut diharapkan tidak hanya menjadi proyek infrastruktur, tetapi juga tonggak penguatan peran sains dalam kebijakan nasional.
Editor: Redaktur TVRINews