dok. Kemensos
Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Kementerian Sosial RI (Kemensos) terus mempercepat proses pemenuhan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa program tersebut merupakan mandat langsung Presiden dan harus hadir di setiap kabupaten/kota.
“Ini program negara. Setiap kabupaten/kota harus memiliki Sekolah Rakyat, dan itu perlu kesiapan lahan yang jelas dari pemerintah daerah,” ujar Wamen Agus dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 November 2025.
Audiensi dengan Kemensos dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Ketua DPRD Padang Muharlion, Ketua Komisi IV Iskandar, Sekretaris Dinsos Padang Budi Kurniawan, serta Herman Kuswara selaku Sekretaris 1 Sekolah Rakyat sekaligus Kepala Sekretariat Komite Nasional Disabilitas (KND).
Padang Siapkan Lahan Permanen
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan komitmen kuat pemerintah daerah untuk menghadirkan Sekolah Rakyat secara permanen. Ia menjelaskan bahwa Pemkot telah menyiapkan sejumlah opsi lahan, termasuk aset seluas 2,7 hektare yang masih dapat diperluas.
“Sejak program ini diluncurkan Presiden, kami sangat berharap Padang bisa segera memiliki Sekolah Rakyat. Alternatif lahan sudah kami siapkan dan sedang kami matangkan bersama balai dan diklat,” kata Maigus.
Ia menambahkan bahwa rencana anggaran pembebasan lahan juga telah disisipkan dalam RAPBD 2026.
Ia memastikan bahwa lahan yang diusulkan akan ditetapkan atas nama Pemkot Padang sehingga dapat digunakan melalui skema pinjam pakai untuk proses pembangunan oleh Kemensos.
Ketua DPRD Padang, Muharlion, menegaskan bahwa masyarakat menunggu kehadiran sekolah tersebut.
“Sekolah Rakyat adalah kebutuhan mendesak. Pembahasan anggaran sedang berjalan, dan kejelasan lokasi akan sangat menentukan langkah kami,”ungkap Muharlion.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Padang, Iskandar, menambahkan bahwa Pemkot telah menyiapkan skema penguatan lahan hingga mencapai standar 6,7 hektare, baik melalui pemanfaatan aset yang ada maupun pembebasan lahan tambahan.
Penekanan Wamen dan Standar Pembiayaan
Dalam pertemuan itu, Wamen Agus Jabo kembali menegaskan bahwa meskipun Sekolah Rakyat rintisan untuk sementara akan diarahkan ke wilayah Dharmasraya, Kota Padang tetap wajib memiliki sekolah permanen di lahan milik Pemkot.
“Rintisan bisa berjalan sambil menunggu proses, tetapi lokasi permanennya tetap harus jelas dan disiapkan oleh pemerintah kota,”jelas Agus.
Herman Kuswara turut memaparkan standar teknis serta kebutuhan pendanaan pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pembangunan di lahan standar membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar, sedangkan di lahan yang lebih luas dapat mencapai Rp300 miliar.
“Indeks biaya per siswa berada di kisaran Rp4 juta per bulan, dan sementara ini masih akan ditanggung oleh Kemensos. Ke depan, pengelolaan bisa dialihkan ke daerah jika kapasitas dan regulasinya memungkinkan,”ucap Herman.
Langkah Lanjutan
Pertemuan ditutup dengan kesepakatan bahwa Pemkot Padang akan segera melengkapi administrasi usulan lahan dan menyampaikan dokumen resmi kepada Kemensos. Setelah itu, Kemensos akan melakukan verifikasi teknis serta peninjauan lapangan sebelum menetapkan lokasi final pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padang.
Editor: Redaksi TVRINews