Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan tiga fokus utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Tiga fokus tersebut meliputi penataan ruang dan lahan, pembangunan infrastruktur, serta penanganan perumahan dan permukiman.
“Kami setuju dan tentunya ingin mendukung penuh Satgas ini. Kita harus membangun lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh, dan juga lebih adaptif serta resilien. Ini penting karena ke depan kita harus mampu mengintegrasikan seluruh potensi dan rencana pembangunan agar lebih siap menghadapi risiko bencana,” ujar Menko AHY dalam Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatra yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis 15 Januari 2026.
dalam kesempatan tersebut, fokus pertama yaitu penataan ruang dan lahan, Menko AHY menekankan pembangunan harus didasarkan pada tata ruang yang sesuai peruntukan serta berbasis mitigasi bencana. Pemerintah mendorong evaluasi tata ruang wilayah, rehabilitasi hulu daerah aliran sungai, hingga relokasi permukiman di kawasan rawan dengan memastikan status lahan clean and clear.
Fokus kedua berkaitan dengan pembangunan dan pemulihan infrastruktur dasar. Menko AHY menyebut jalan dan jembatan diprioritaskan untuk membuka konektivitas wilayah, disusul penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, serta jaringan komunikasi. Normalisasi sungai dan perbaikan fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit juga menjadi perhatian utama.
“Di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini, fokus pekerjaan utama kita adalah infrastruktur, terutama infrastruktur dasar, karena sangat menentukan pemulihan kehidupan masyarakat,” tegas Menko AHY.
Terkait fokus ketiga yakni penanganan perumahan, Menko AHY menyampaikan pemerintah terus memperbarui data rumah terdampak. Berdasarkan data per 14 Januari 2026, tercatat sebanyak 238.783 unit rumah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Saat ini jumlah rumah terdampak, baik kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, maupun hilang, terus kami perbarui. Sampai dengan 14 Januari 2026 tercatat sebanyak 238.783 unit rumah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ungkap Menko AHY.
Estimasi sementara menunjukkan kebutuhan anggaran untuk perbaikan rumah mencapai Rp 8,2 triliun, sedangkan untuk infrastruktur dasar diperkirakan sebesar Rp 51,8 triliun. Menko AHY menegaskan besarnya skala pekerjaan ini memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaannya tepat sasaran.
“Ini pekerjaan besar yang harus kita kawal bersama melalui koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya.
Editor: Redaktur TVRINews