Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno (kiri) (dok. YouTube BNPB Indonesia)
Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno meminta pemerintah provinsi memperkuat peran orkestrasi dalam kesiapsiagaan bencana, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa, menyusul meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi jelang pergantian tahun 2025–2026.
Lebih lanjut, Pratikno menegaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki posisi strategis untuk mengoordinasikan seluruh unsur daerah, termasuk kepala daerah, BPBD, TNI, dan Polri, agar kesiapsiagaan benar-benar berjalan di lapangan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi basah, pada Senin, 29 Desember 2025.
"Jadi mohon Bapak-Ibu di provinsi melakukan orkestrasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Mengaktifkan kepala daerah, bupati, wali kota, memastikan kesiapan alat, personel, dan apel siaga dilakukan. Ini perlu diaktifkan di level provinsi," kata Pratikno dalam keterangannya, dikutip dari YouTube BNPB Indonesia, Senin, 29 Desember 2025.
Ia menekankan, kesiapsiagaan tidak boleh hanya terpusat di wilayah yang saat ini terdampak bencana. Daerah yang relatif aman juga diminta tetap waspada, melakukan pemantauan cuaca, serta menyiapkan infrastruktur dan personel untuk merespons cepat jika terjadi bencana.
"Daerah yang saat ini relatif aman tetap perlu melaksanakan apel siaga, pengecekan peralatan, dan kesiapan personel. Hal ini penting untuk memastikan kemampuan respons yang cepat, khususnya menjelang Tahun Baru," ujarnya.
Menurut Pratikno, potensi bencana hidrometeorologi saat ini sangat luas dan dapat melanda sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di tengah cuaca yang tidak bersahabat dan tingginya mobilitas masyarakat pada momen libur Natal dan Tahun Baru.
Selain itu, Pratikno juga menyoroti masih lemahnya kapasitas kelembagaan BPBD di sejumlah daerah, baik dari sisi personel maupun anggaran. Ia meminta pemerintah provinsi untuk melakukan pendampingan dan penguatan terhadap kabupaten/kota yang kapasitasnya terbatas.
"Provinsi perlu mereview dan mem-back up daerah-daerah yang kelembagaan BPBD-nya masih lemah. Pemerintah pusat siap, tetapi daerah adalah garda terdepan dalam deteksi dan respons dini," tegasnya.
Kemudian ia menambahkan, kesiapsiagaan harus menjangkau hingga tingkat paling bawah, yakni kecamatan, desa, dan kelurahan, dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Penguatan sistem peringatan dini dan penyampaian informasi risiko bencana kepada masyarakat juga dinilai krusial.
"Jangan diasumsikan masyarakat atau aparat sudah memahami risiko bencana. Sosialisasi harus terus dilakukan dan rencana kontinjensi harus disiapkan," ucapnya.
Demikian Pratikno berharap, dengan orkestrasi yang kuat di tingkat provinsi, respons terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat dan dampak terhadap masyarakat dapat diminimalkan, terutama menjelang puncak perayaan Tahun Baru 2026.
Editor: Redaktur TVRINews