TVRINews- Jakarta
Anggota Komisi VII DPR RI mendesak pengalihan anggaran promosi untuk pembenahan akses dan tata ruang ekologis.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengkritik tajam strategi Kementerian Pariwisata yang dinilai terlalu fokus pada promosi masif namun mengabaikan kesiapan infrastruktur dasar.
Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pariwisata di Senayan, Rabu 21 Januari 2026, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa pembangunan fisik harus menjadi strategi inti (core strategy) pariwisata nasional.
Novita menilai langkah pemerintah melakukan promosi hingga ke mancanegara termasuk penggunaan media iklan pada transportasi publik di luar negeri sebagai kebijakan yang kurang bijaksana jika tidak dibarengi dengan kesiapan di lapangan.
"Promosi kita luar biasa gencar, sampai ke luar negeri. Tapi pertanyaannya, apakah infrastruktur kita sudah siap menerima wisatawan? Jelas belum," ujar Novita di Gedung Parlemen.
Menurutnya, anggaran yang ada seharusnya diprioritaskan untuk membenahi akses jalan menuju destinasi, sanitasi, serta konektivitas transportasi publik antar-titik wisata.
Ia menganalogikan promosi tanpa kesiapan infrastruktur sebagai upaya "menjual janji" yang berisiko mengecewakan wisatawan.
Lebih lanjut, politisi asal Trenggalek ini menyoroti lemahnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Tanpa zonasi yang jelas, ia mengkhawatirkan terjadinya penumpukan wisatawan (overtourism) di satu titik, sementara destinasi lain tidak terjamah.
"Kementerian Pariwisata belum cukup kuat memastikan pembangunan destinasi berjalan selaras dengan tata ruang ekologis," katanya. Ia memperingatkan bahwa eksploitasi berlebihan demi kepentingan wisata dapat memicu kerusakan alam.
Novita juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Pariwisata dengan kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian PU, Perhubungan, serta KLHK.
Ia menekankan bahwa pariwisata tidak boleh hanya terpaku pada penyelenggaraan acara (event) dan branding semata.
Dalam intervensinya, Novita membandingkan pengelolaan lingkungan Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah.
Ia menyebut negara-negara gurun kini jauh lebih progresif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan membangun industri pariwisata yang berkelanjutan.
"Negara gurun yang kering saja justru sangat peduli menjaga kelestarian lingkungannya dibanding negara kita yang sudah dianugerahi Tuhan kaya akan alam," ungkapnya.
Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah untuk menciptakan grand design infrastruktur untuk 10 tahun ke depan agar Indonesia mampu menjadi global-hub pariwisata. Hal ini mencakup:
• Optimalisasi Tata Ruang: Pembagian zona berdasarkan preferensi wisatawan (budaya, alam, bisnis).
• Perlindungan UMKM: Regulasi batas harga produk lokal di area wisata untuk menjaga ekosistem ekonomi.
• Mitigasi Bencana: Program preventif untuk menjaga alam sebelum kerusakan terjadi.
"Pariwisata berkelanjutan bukan sekadar slogan. Jika fondasinya kuat melalui infrastruktur dan tata ruang yang baik, branding akan datang dengan sendirinya," pungkas Novita.
