siswa SD Negeri 85 Wasai saat menyantap Makan Bergizi Gratis (Foto: Instagram BGN)
Penulis: Fityan
TVRINews – Jakarta
Sebanyak 19.800 satuan pelayanan disiapkan untuk mendukung perluasan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal tahun 2026.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 19.800 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk di berbagai wilayah untuk memperkuat ketahanan pangan dan kualitas sumber daya manusia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa perkembangan infrastruktur pendukung program ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode awal tahun lalu.
Sebagai perbandingan, pada Januari 2025, program ini hanya didukung oleh 190 SPPG dengan cakupan 570 ribu penerima manfaat.
"Pada akhir Desember 2025, jumlah SPPG telah mencapai 19.188 unit dengan total 55,1 juta penerima manfaat. Saat ini, jumlah tersebut terus bertambah hingga menyentuh angka 19.800 unit," jelas Dadan seperti dikutip laman BGN Kamis 8 Januari 2026.
Transisi Operasional dan Skala Prioritas
Meski jumlah satuan pelayanan terus meningkat, Dadan menjelaskan bahwa tidak seluruh unit langsung beroperasi secara serentak. Terdapat jeda administratif sekitar lima hingga delapan hari sejak unit terbentuk hingga dana operasional tersedia di rekening resmi.
Unit-unit yang baru terbentuk pada Januari ini diproyeksikan mulai menjalankan aktivitas pemberian gizi pada sesi kedua bulan ini.
Kendati demikian, sebanyak 19.188 unit dilaporkan telah aktif beroperasi secara serempak sejak 6 Januari 2026.
Baca Juga: Kemensos Siapkan Makan Bergizi Gratis untuk Lansia dan Disabilitas
Membangun Fondasi SDM Berkualitas
Program Makan Bergizi Gratis dirancang sebagai intervensi strategis pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Target utama program ini meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas.
Pemerintah optimistis dapat terus meningkatkan standar pelayanan melalui proses sertifikasi dan akreditasi yang ketat. Dadan mengakui masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam implementasi di lapangan.
"Selama satu tahun terakhir, kami melihat dampak positif yang nyata. Kami terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Pada tahun 2026, fokus kami adalah mengejar target 82,9 juta penerima manfaat sambil meningkatkan kualitas layanan melalui akreditasi," tambahnya.
Editor: Redaktur TVRINews