TVRINews, Jakarta
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat meminta wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, dikeluarkan dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi habitat Badak Jawa yang populasinya semakin terbatas.
Jumhur mengatakan, penetapan wilayah usaha pertambangan di kawasan tersebut perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan perlindungan keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem.

(Foto: Menteri Lingkungan Hidup (LH), Jumhur Hidayat)
“Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa. Karena itu, perlindungan kawasan ini harus menjadi prioritas. Jangan sampai aktivitas yang berpotensi mengganggu ekosistem justru mengancam kelangsungan hidup satwa yang sangat langka ini,” ujar Jumhur saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Pohon Sedunia di Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis, 19 November 2026.
Ia menjelaskan, Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) berstatus kritis atau Critically Endangered, dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan di satu kawasan. Menurutnya, aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, mulai dari kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran hingga perubahan kualitas perairan.
Dampak tersebut perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan, meskipun belum terdapat kegiatan pertambangan maupun bukti pengukuran dampak langsung terhadap Badak Jawa di lokasi WUP yang dimaksud.
Sebagai tindak lanjut, Jumhur telah menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi dan meninjau kembali Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Ia meminta bagian wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar TNUK yang berdasarkan verifikasi keilmuan tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan atau berpotensi menimbulkan risiko ekologis agar dikeluarkan dari penetapan tersebut.

(Foto: Menteri Lingkungan Hidup (LH), Jumhur Hidayat)
“Wilayah perairan Taman Nasional Ujung Kulon perlu dikeluarkan agar tidak ada kegiatan lanjutan, seperti survei dan aktivitas lainnya, yang berpotensi mengganggu ketenangan Badak Jawa, termasuk Badak Cula Satu,” katanya.
Jumhur juga mengusulkan verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian dan lembaga terkait. Selama proses evaluasi berlangsung, tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan diminta ditahan hingga terdapat kejelasan hasil kajian sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Menanggapi isu rencana penambangan emas yang dikaitkan dengan Hashim Djojohadikusumo, Jumhur menegaskan informasi tersebut tidak benar. Ia menyebut Hashim justru dikenal memiliki kepedulian terhadap perlindungan satwa liar.
Selain itu, Jumhur menegaskan tidak akan memberikan persetujuan lingkungan apabila PT Aneka Tambang (ANTAM) memperoleh izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di perairan sekitar TNUK.
“Kalaupun PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan Taman Nasional Ujung Kulon, saya selaku Menteri Lingkungan Hidup tidak akan memberikan persetujuan lingkungannya,” tegasnya.
Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan siap memberikan dukungan data, kajian, dan pertimbangan teknis dalam proses evaluasi tersebut. Pemerintah juga menekankan pemanfaatan sumber daya alam harus tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kelestarian keanekaragaman hayati.
Jumhur menegaskan, kepentingan pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengesampingkan keberlangsungan ekosistem dan kehidupan satwa langka yang menjadi kekayaan hayati Indonesia sekaligus warisan dunia.










