Penulis: Krisafika Taraisya Subagio

---

TVRINews, Jakarta

Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, memimpin Rapat Koordinasi Perumusan Isu Strategis Warisan Budaya dan Alam Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.

Rapat tersebut bertujuan memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pengelolaan, pelestarian, serta pemanfaatan warisan budaya dan alam Indonesia secara berkelanjutan.

Warsito mengatakan warisan budaya dan alam tidak hanya menjadi objek pelestarian, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai identitas bangsa sekaligus sumber potensi ekonomi.

"Warisan budaya dan alam bukan hanya objek pelestarian, tetapi juga merupakan pilar jati diri bangsa, instrumen diplomasi budaya, sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Karena itu pengelolaannya memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat," ujar Warsito dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Rabu, 11 Maret 2026.

Menurutnya, rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk merumuskan dan menetapkan isu strategis nasional terkait warisan budaya dan alam pada 2026. Forum ini juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan lintas sektor yang membutuhkan penanganan bersama.

Baca Juga: Pratikno: Penentuan Batas Nikotin dan Tar Harus Dengarkan Semua Pihak

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya dan alam yang sangat besar dan bernilai tinggi di tingkat global. Kekayaan tersebut mencakup berbagai situs warisan dunia, warisan budaya takbenda, kekayaan intelektual komunal, hingga kawasan konservasi dengan nilai universal luar biasa.

Namun demikian, pengelolaannya menghadapi berbagai dinamika strategis. Salah satu isu yang disoroti adalah pemanfaatan energi panas bumi di kawasan yang memiliki status warisan dunia.

"Isu panas bumi di kawasan warisan dunia menunjukkan kompleksitas koordinasi antara kepentingan pelindungan lingkungan dan kepentingan strategis nasional, khususnya dalam pengembangan energi bersih dan ketahanan energi," ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga memberi perhatian terhadap potensi dampak bencana alam terhadap keberlanjutan warisan budaya dan alam. Karena itu, diperlukan penguatan sistem mitigasi serta perlindungan kawasan warisan secara terpadu.

Dalam kesempatan tersebut, Warsito juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan sistem monitoring program lintas sektor. Ia mendorong agar koordinasi antar kementerian dan lembaga dilakukan secara berkala, misalnya setiap enam bulan.

Pemerintah juga berencana menyiapkan platform koordinasi khusus yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membahas berbagai isu prioritas pengelolaan warisan budaya dan alam secara lintas sektor.

Platform ini, kata Warsito, tidak dimaksudkan untuk menggantikan tugas teknis kementerian dan lembaga, melainkan menjadi ruang koordinasi dalam menangani isu strategis yang memerlukan kerja sama bersama.

Ia menambahkan, koordinasi tersebut juga penting untuk mendukung proses pengusulan berbagai warisan budaya dan alam Indonesia kepada lembaga internasional seperti UNESCO.

"Hasil konsolidasi ini akan menjadi bahan penyusunan rencana program bersama serta agenda koordinasi lanjutan, termasuk kemungkinan pengembangan forum kerja sama yang lebih aktif antar pemangku kepentingan," tuturnya.

Melalui koordinasi yang kuat dan kebijakan yang terintegrasi, pemerintah berharap pengelolaan warisan budaya dan alam Indonesia dapat semakin efektif dalam menjaga kelestarian sekaligus memberikan manfaat bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Rapat tersebut dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya dari sekitar 30 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Koordinasi Nasional Warisan Budaya dan Alam Indonesia. Beberapa di antaranya berasal dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional.

---

Editor: Redaktur TVRINews