.
Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews, Jakarta
Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyiapkan dua opsi untuk menyelesaikan kewajiban utang dari Proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC). Kedua skema tersebut adalah dengan penambahan penyertaan modal (equity) atau pengambilalihan aset infrastruktur oleh pemerintah.
Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa kedua opsi tersebut tengah dikaji untuk memastikan keberlanjutan proyek serta stabilitas keuangan operator.
“Ada dua alternatif yang sedang kami siapkan. Pertama, dengan menambah equity, atau kedua, menyerahkan infrastruktur proyek kepada pemerintah sebagaimana praktik di industri perkeretaapian lainnya,” ujar Dony dalam keterangan yang dikutip, Kamis, 9 Oktober 2025.
Menurut Dony, proyek kereta cepat Jakarta–Bandung ini telah memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat, terutama dalam mempercepat mobilitas dan efisiensi waktu perjalanan. Ia menyebut, saat ini jumlah penumpang KCIC terus meningkat hingga mencapai 30 ribu orang per hari.
“Dari sisi manfaat, proyek ini sudah memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat karena memangkas waktu tempuh secara signifikan,” jelasnya.
Namun demikian, Dony menegaskan bahwa penyelesaian persoalan utang harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan finansial PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai induk usaha KCIC.
“KCIC kini merupakan bagian dari KAI, jadi kami harus mencari solusi terbaik agar proyek tetap beroperasi dengan sehat dan tidak membebani perusahaan,” tuturnya.
BPI Danantara diketahui menjadi salah satu entitas yang berperan dalam mendukung pembiayaan dan restrukturisasi proyek strategis nasional, termasuk proyek kereta cepat yang merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan China tersebut.
Editor: Redaktur TVRINews