Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews – Jakarta
Pemerintah prioritaskan pembangunan rel di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi demi tekan ketimpangan ekonomi_
Pemerintah Indonesia mulai mengalihkan fokus pembangunan infrastruktur ke moda transportasi berbasis rel di luar Pulau Jawa, sebagai strategi fundamental untuk mereduksi beban biaya logistik nasional serta memangkas kesenjangan ekonomi antarwilayah yang selama ini masih terpusat di Jawa.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa perluasan jaringan kereta api di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi merupakan mandat prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini diproyeksikan menjadi tulang punggung baru bagi distribusi komoditas dan mobilitas publik.
"Visi besarnya adalah memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal. Melalui jaringan rel yang terintegrasi, kita dapat menekan biaya logistik secara signifikan sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah," ujar Menko AHY Dikutip Rabu 22 April 2026.
Kesenjangan Investasi dan Urgensi Rel
Data pemerintah menunjukkan adanya anomali dalam struktur mobilitas nasional. Saat ini, kontribusi kereta api terhadap angkutan penumpang baru menyentuh angka 4 persen,
Sementara untuk sektor logistik jauh lebih rendah, yakni di kisaran 1 persen. Kondisi ini dipicu oleh gap investasi yang lebar antara pembangunan jalan raya dibandingkan infrastruktur perkeretaapian.
Menko AHY menekankan perlunya koreksi kebijakan untuk mendorong moda transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Menurutnya, kereta api menyumbang emisi gas rumah kaca kurang dari 1 persen, menjadikannya pilar utama dalam komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission.
"Kita harus jujur melihat bahwa jaringan rel kita masih sangat terbatas dibandingkan negara-negara maju. Ini bukan alasan untuk pesimis, melainkan pendorong bagi kita untuk bekerja lebih kolaboratif lintas lembaga," tambahnya.
Tantangan Regional dan Pembiayaan Kreatif
Rencana ambisius ini mencakup penambahan dan reaktivasi jalur sepanjang 14.000 kilometer hingga tahun 2045. Namun, besarnya cakupan proyek menuntut kebutuhan investasi yang masif, diperkirakan mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun.
Setiap wilayah memiliki karakteristik tantangan yang berbeda:
• Sumatra: Fokus pada penguatan jaringan yang ada dan penyambungan jalur baru.
• Sulawesi: Integrasi rel dengan pusat-pusat industri dan pelabuhan.
• Kalimantan: Pembangunan infrastruktur rel dari titik nol, mengingat wilayah ini belum memiliki jaringan kereta api sama sekali.
Menyadari keterbatasan APBN, pemerintah mulai melirik skema creative financing atau pembiayaan kreatif dengan melibatkan sektor swasta.
"Angka investasinya besar, namun ini adalah aset jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan anggaran negara," tegas Menko AHY.
Sinergi Tata Ruang
Selain aspek teknis, keberhasilan proyek ini bergantung pada sinkronisasi dengan perencanaan tata ruang wilayah.
Pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran transportasi publik secara lebih proporsional, mengingat pendapatan daerah dari sektor transportasi tergolong tinggi namun belanja publiknya masih minim.
Pertemuan tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BRIN Prof. Arif Satria, serta jajaran Wakil Menteri dan Direksi PT KAI.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu melahirkan strategi konkret agar pembangunan perkeretaapian nasional berjalan inklusif dan berkelanjutan, bukan sekadar pembangunan parsial tanpa integrasi kawasan ekonomi.
Editor: Redaktur TVRINews