Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Laporan terbaru Eye on the Market yang diterbitkan J.P. Morgan Asset Management bertajuk Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026 menempatkan Indonesia pada peringkat kedua dunia sebagai negara paling tahan terhadap guncangan energi global. Temuan ini mengafirmasi arah kebijakan ketahanan energi yang dijalankan Pemerintah secara konsisten di tengah dinamika geopolitik.
Laporan tersebut menganalisis 52 negara yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi dunia dengan menggunakan indikator total insulation factor. Indonesia mencatatkan skor sebesar 77 persen, hanya terpaut tipis di bawah Afrika Selatan (79 persen) dan berada di atas Tiongkok (76 persen) serta Amerika Serikat (70 persen).
Kekuatan ketahanan energi Indonesia ditopang oleh kontribusi signifikan produksi batu bara domestik yang memenuhi sekitar 48 persen konsumsi energi akhir nasional, gas bumi domestik 22 persen, serta energi terbarukan 7 persen. J.P. Morgan secara eksplisit mengelompokkan Indonesia sebagai negara yang memperoleh manfaat substansial dari produksi energi domestik pada periode guncangan global.
Selain itu, Indonesia dinilai memiliki tingkat eksposur langsung yang sangat rendah terhadap jalur distribusi energi global yang berisiko. Impor minyak dan gas melalui Selat Hormuz hanya menyumbang sekitar 1 persen dari total konsumsi energi primer nasional, jauh di bawah negara-negara Asia Timur lainnya seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pengakuan dari J.P. Morgan ini merupakan cerminan dari kerja kolektif lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga ketahanan energi nasional.
"Hasil ini bukan sekadar apresiasi atas kondisi saat ini, melainkan validasi atas pilihan kebijakan jangka panjang Pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber energi domestik dan akselerasi transisi energi. Di tengah volatilitas harga energi global, posisi ini memberikan ruang fiskal yang lebih terkendali bagi APBN 2026 dan membantu melindungi daya beli masyarakat serta kelangsungan aktivitas dunia usaha," ujar Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menegaskan bahwa capaian ini tidak menjadikan Indonesia lengah terhadap risiko yang masih ada. Pemerintah terus memperkuat kebijakan melalui optimalisasi produksi migas domestik untuk menekan defisit neraca migas, percepatan transisi energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), serta perluasan adopsi kendaraan listrik.
Ke depan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus mengoordinasikan kebijakan energi dan fiskal secara terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk menjaga momentum ketahanan tersebut sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha.
Editor: Redaksi TVRINews