TVRINews, Jakarta
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan gagasan mengenai jumlah wakil presiden lebih dari satu bukan merupakan usulan untuk diterapkan dalam waktu dekat. Ia menyebut, wacana tersebut merupakan pemikiran jangka panjang yang perlu dikaji dan didiskusikan secara terbuka.
"Ini bukan usulan untuk diterapkan sekarang. Sistem ketatanegaraan kita sudah diatur dalam konstitusi. Kalau suatu saat ada pemikiran untuk mengubahnya, tentu harus melalui kajian yang sangat serius, proses konstitusional, dan kesepakatan kebangsaan yang luas. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat," kata Sultan dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 22 November 2026.
Sultan mengatakan, gagasan tersebut sebenarnya telah disampaikannya sejak 2019. Pemikiran itu muncul dari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas, jumlah penduduk besar, serta keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan persoalan di setiap daerah.
"Ini bukan gagasan baru. Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada. Jadi, ide ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi bagian dari pemikiran saya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional," ujarnya.
Ia memahami pemikirannya menuai beragam respons, termasuk kritik dan penolakan. Namun, menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
"Saya menghargai semua pandangan tersebut. Justru dalam demokrasi, kita membutuhkan ruang untuk mendiskusikan gagasan baru, termasuk gagasan yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya," jelasnya.
Menurut Sultan, Indonesia membutuhkan sistem kepemimpinan nasional yang semakin mampu menjangkau seluruh wilayah, memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan ruang lebih besar bagi aspirasi masyarakat di daerah.
Lebih lanjut, Sultan menilai keseimbangan antara kekuatan politik nasional dengan keterwakilan dan kepentingan daerah perlu terus dipikirkan. Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan saling melengkapi dalam membangun pemerintahan yang lebih efektif.
Ia menambahkan, wacana tersebut perlu dibicarakan secara terbuka agar dapat menghasilkan pemikiran yang lebih baik. Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan munculnya alternatif lain yang dinilai lebih tepat untuk menjawab kebutuhan Indonesia.
"Apakah gagasan wakil presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat? Belum tentu juga. Itulah mengapa saya justru ingin gagasan ini dibahas, diuji, dikritisi, bahkan diperdebatkan secara terbuka oleh para ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat. Siapa tahu dari diskusi tersebut muncul pemikiran lain yang jauh lebih baik," pungkasnya.










