Penulis: Nirmala Hanifah
TVRINews, Medan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Komisi X DPR RI menggelar kunjungan kerja (Kunker) reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara untuk meninjau pemulihan pendidikan dan riset pascabanjir, sekaligus menampung aspirasi daerah terkait program pemerintah di sektor pendidikan, budaya, riset dan inovasi, pemuda dan olahraga, serta statistik.
Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek, Ahmad Najib Burhani, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pemulihan berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi.
Tak hanya itu, ia mengatakan meskipun sebagian besar kampus di Sumatera Utara tidak terdampak langsung, perhatian khusus diberikan bagi mahasiswa dan keluarga terdampak, terutama terkait biaya studi dan kelangsungan pendidikan.
“Untuk mendukung pemulihan pascabanjir, Kemdiktisaintek telah menggerakkan puluhan perguruan tinggi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ucapnya kutip Kamis, 26 Februari 2026.
Hingga akhir Desember 2025 lanjutnya, tercatat 28 Kampus Posko berdiri, didukung 61 perguruan tinggi dan 68 pusat layanan di lapangan, termasuk layanan psikososial dan pendidikan darurat. Selain itu, kementerian menyalurkan 2.260 dokter, 1.267 tenaga kesehatan, dan 219 relawan.
“Perguruan tinggi hadir tidak hanya dalam tanggap darurat, tetapi juga fase pemulihan dan mitigasi. Dukungan pembiayaan bagi mahasiswa terdampak dan penguatan riset kebencanaan akan memastikan sistem pendidikan tinggi lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan,” ujar Dirjen Najib Burhani.
Dikesempatan yang sama, Sofyan Tan, pimpinan Kunker Reses Komisi X DPR RI, menyoroti dampak luas banjir bagi masyarakat, termasuk gangguan pada layanan publik strategis.
Ia menuturkan kunjungan ini sekaligus menjadi sarana pengawasan untuk mengevaluasi efektivitas penanganan bencana dan menyerap masukan daerah sebagai bahan rekomendasi kebijakan, termasuk untuk revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
“Banjir memengaruhi pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi, layanan perpustakaan, kebudayaan, pembinaan pemuda dan olahraga, serta kualitas data statistik kebencanaan. Koordinasi antara pusat dan daerah harus berjalan baik agar masukan daerah menjadi dasar penguatan kebijakan nasional,” tegas Sofyan Tan.
Dalam ranah legislasi, Komisi X tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional berbasis kodifikasi, yang mengintegrasikan UU Pendidikan Tinggi serta UU Guru dan Dosen. Kunker ini menjadi kesempatan untuk memperkaya substansi revisi melalui aspirasi daerah.
Afrizal Sihotang, Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara, menjelaskan bahwa sepanjang 2025, BPMP telah menyalurkan dukungan logistik pendidikan, layanan psikososial, pembangunan ruang belajar, dan distribusi perangkat pembelajaran digital untuk sekolah terdampak.
“Proses penerimaan murid baru dan asesmen nasional tetap berjalan meski bencana melanda,” ucapnya
Selain itu, dalam pertemuan dibahas penguatan koordinasi lintas sektor, kesiapan pendataan dan statistik, serta evaluasi program pendidikan tinggi dan riset.
Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti masukan daerah sebagai bagian dari kebijakan “Diktisaintek Berdampak.”
Kunker reses ini dihadiri juga oleh pemerintah daerah, LLDikti Wilayah I, Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta pemangku kepentingan lain untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Editor: Redaktur TVRINews