TVRINews, Jakarta
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sejumlah agenda yang dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026 hari ini. Di mana, salah satu fokus utama yang dilaporkan adalah hasil survei independen mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perkembangan sistem Government Technology (GovTech).
Lebih lanjut, ia menuturkan jika survei MBG dilakukan oleh DEN secara mandiri di 800 titik Satuan Pelayanan Bergizi (SPBG) yang dipilih menggunakan metode random sampling dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Nias Selatan, Halmahera hingga Papua.
“Kami baru saja dipanggil oleh Presiden. (Dihadapan Presiden Prabowo) saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan Makan Bergizi (MBG) yang kita lakukan di 800 titik,” katanya
Dikesempatan yang sama, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto mengatakan jika survei tersebut menunjukkan dampak positif program MBG terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
“Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPBG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPBG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata, ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPBG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru,” ujar Seto.
Ia menambahkan sekitar 64 hingga 65 persen UMKM yang menjadi pemasok berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPBG, sehingga manfaat ekonomi program lebih banyak dirasakan oleh pelaku usaha lokal.
“Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65 persen sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPBG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPBG tersebut berada,” lanjutnya.
Selain itu, DEN juga menemukan hampir 99 persen tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPBG berasal dari masyarakat sekitar.
Menurut Seto, salah satu tantangan yang masih perlu diperkuat adalah akses permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jenis komoditas yang dipasok.
“Memang ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan adalah terutama bantuan permodalan untuk UMKM ini. Jadi mereka bisa mempunyai modal kerja yang lebih bagus, akhirnya bisa melayani SPBG-nya lebih banyak, komoditasnya juga lebih beraneka ragam,” katanya.
DEN juga melaporkan perkembangan GovTech yang disebut telah menghubungkan sekitar 80 persen sistem data pemerintah. Luhut menilai integrasi data tersebut menjadi tonggak penting dalam transformasi digital pemerintahan.
“Karena sudah 80 persen Government Technology ini terkoneksi dan pertama kali juga 8 kementerian/lembaga sepanjang Republik ini merdeka, datanya jadi satu tanggal 1 Juni kemarin. Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami karena datanya menjadi satu berbasis AI,” ujar Luhut.
Menurutnya, integrasi data berbasis kecerdasan buatan akan mempercepat berbagai layanan publik, termasuk verifikasi data bantuan sosial, pengawasan perpajakan, hingga pengelolaan program pemerintah.
Luhut juga menyebut sistem tersebut nantinya akan terhubung dengan National Single Window di Kementerian Keuangan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat kepatuhan pelaku usaha.
“Kalau itu terjadi, maka tax ratio kita akan naik dari 9 persen sekarang mungkin ke 12 atau 13 persen over time. Dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan,” katanya.
Sementara itu, Seto menjelaskan DEN juga memaparkan kajian terkait digitalisasi sektor komoditas strategis seperti batu bara, CPO, dan ferro alloy. Sistem digital yang terintegrasi dinilai mampu mengurangi praktik under-invoicing dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ekspor.
“Dari DEN juga sudah melakukan kajian beberapa komoditas ini memang indikasi terjadinya under-invoicing ini cukup nyata dan angkanya juga dalam hal jumlah ya, miliaran dolar itu bukan angka yang kecil,” ujar Seto.
Ia menambahkan sistem digital tersebut juga akan memperkuat pelacakan asal-usul komoditas sehingga membantu pemberantasan praktik pertambangan ilegal.
“Bapak Presiden menyebut ini juga akan memberantas illegal-illegal mining. Karena dengan sistem ini akan ada traceability. Kita bisa cek nanti setiap ton CPO, setiap ton batu bara, ini harus berasal dari sumber-sumber yang legal,” katanya.
Luhut menegaskan pengembangan GovTech akan terus diperluas. Saat ini program percontohan telah berjalan di 42 daerah dan ditargetkan diterapkan secara nasional pada Oktober 2026.
“Sekarang sedang berjalan di 42 kota/provinsi, kabupaten/kota piloting untuk ini. Dan kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses. Nanti kalau 42 ini sudah sukses, Oktober tahun ini akan roll-out nasional seluruh 514 kabupaten akan terhubung,” ujar Luhut.
Menurutnya, digitalisasi pemerintahan yang terintegrasi dan berbasis AI akan menjadi salah satu fondasi utama reformasi birokrasi serta peningkatan efisiensi pelayanan publik di era pemerintahan Presiden Prabowo.
