Penulis: Nisa Alfiani

---

TVRINews, Jakarta

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan dunia internasional. Media asal Inggris, The Guardian, menyoroti kondisi terkini IKN dan menyebut bahwa proyek ambisius tersebut berisiko berubah menjadi “kota hantu”. Dalam laporannya, media tersebut menilai bahwa selama satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan IKN tampak berbeda dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo.

Menurut The Guardian, alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk IKN disebut menurun, laju pembangunan fisik melambat, dan jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang bersedia pindah belum mencapai target yang direncanakan.

Namun, Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Troy Pantouw, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemberitaan media asing itu tidak sepenuhnya akurat dan menyesatkan.

“Pernyataan yang disampaikan media itu tidak benar,” ujar Troy dalam keterangan yang dikutip, Sabtu (1/11/2025).

Troy menekankan bahwa arah pembangunan IKN tetap jelas dan berada di jalur yang tepat. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang belum terverifikasi.

“Insya Allah, prospek IKN sangat positif. Tidak ada alasan untuk meragukannya. Masyarakat sebaiknya tidak mudah termakan narasi dari media asing,” tambahnya.

Lebih lanjut, Troy menjelaskan bahwa percepatan pembangunan IKN pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan progres signifikan. Pemerintah, katanya, telah menegaskan komitmennya melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menempatkan IKN sebagai salah satu prioritas nasional.

Selain itu, dukungan juga tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 mengenai Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang menetapkan bahwa pada tahun 2028 Nusantara akan resmi berfungsi sebagai Ibu Kota Politik Indonesia. Kebijakan ini disertai rencana pemindahan ASN serta pembangunan infrastruktur dasar yang memadai.

Menanggapi isu pemangkasan anggaran, OIKN menegaskan bahwa pembiayaan pembangunan IKN tidak hanya bersumber dari APBN. Pemerintah juga menggandeng pihak swasta dan investor asing. Berdasarkan data OIKN, total dana APBN yang dialokasikan untuk periode 2025–2029 mencapai Rp48,8 triliun, sementara komitmen investasi mencapai Rp225,02 triliun. Nilai investasi tersebut terdiri atas Rp66,3 triliun dari sektor swasta dan Rp158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek jalan, terowongan utilitas, dan pembangunan hunian.

Hingga September 2025, sebanyak 44 tower hunian ASN telah siap ditempati. Selain itu, tiga tower sedang dalam tahap akhir pembangunan dan empat tower baru tengah dikerjakan untuk menampung gelombang pemindahan ASN ke IKN.

Tahap pertama pembangunan (2022–2024) telah menghasilkan berbagai infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kompleks perkantoran pemerintahan, perumahan menteri dan ASN, rumah sakit, hotel, serta bandara VVIP yang melibatkan investasi swasta.

Memasuki Tahap II (2025–2028), OIKN akan memfokuskan pembangunan pada sektor legislatif dan yudikatif, konektivitas antarwilayah, ruang terbuka hijau, pengembangan kawasan Sepaku, serta sektor pendidikan.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah yakin bahwa Ibu Kota Nusantara akan berkembang sesuai rencana dan jauh dari gambaran “kota hantu” yang disematkan oleh media asing.

---

Editor: Redaktur TVRINews